Pengamat Nilai Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Jadi Ajang Bagi-Bagi Kekuasaan Parpol

WACANA perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi ditunjuk presiden untuk gubernur, serta dipilih DPRD untuk bupati dan wali kota, dinilai menyimpan potensi kuat bagi-bagi kekuasaan di antara partai politik koalisi pemerintah.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai gagasan tersebut bukan sekadar diskursus akademik atau efisiensi anggaran, melainkan manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.

“Sepertinya para elite politik kita sedang bermain biliar ketika melemparkan gagasan terkait pemilihan kepala daerah yang saat ini dipilih langsung menjadi ditunjuk presiden untuk jabatan gubernur, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD,” ujar Fernando dalam keterangannya pada Selasa (23/12).

Baca juga : PKB Usul Kepala Daerah Sekalian Dipilih DPRD

Fernando mengatakan bahwa ide tersebut bukan hanya datang dari satu atau dua tokoh partai. Ia meyakini wacana ini merupakan suara kolektif elite partai politik, khususnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

“Saya yakin gagasan ini bukan hanya dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sangat mungkin ketua umum partai politik lain juga akan menyuarakan hal yang sama,” katanya.

Menurut Fernando, kesamaan pandangan para elite tersebut menandakan adanya kesepakatan internal yang telah terbangun jauh sebelum wacana ini disampaikan ke publik.

Baca juga : Tuntaskan Dahulu Penderitaan Rakyat

“Gagasan seperti ini tentu sudah disepakati oleh pimpinan partai politik, terutama yang saat ini berada dalam koalisi pemerintah,” tegasnya.

Ia menduga pembahasan yang berlangsung di level elite tidak hanya menyangkut mekanisme pemilihan dan waktu pembahasan di DPR, tetapi juga telah menyentuh pembagian kekuasaan antarpartai.

“Bukan hanya soal mekanisme dan kapan dibahas di DPR. Partai apa akan mendapatkan jabatan kepala daerah di wilayah mana, sangat mungkin sudah dibagi sebagai kesepakatan bersama,” ujarnya.

Selain itu, Fernando juga mengkritik keras alasan penghematan anggaran yang kerap dijadikan pembenaran atas usulan tersebut. Menurutnya, efisiensi justru dijadikan dalih untuk merampas hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpin daerahnya secara langsung.

“Keserakahan politik elite dan partai politik merampas hak rakyat untuk menentukan pilihannya dengan alasan tidak terjadi pemborosan anggaran. Ini perancangan sistematis untuk menghilangkan hak pilih rakyat,” katanya.

Di samping itu, Ia menilai bahwa secara hitung-hitungan akan terjadi penghematan biaya pemilihan. Namun, Fernando menegaskan penghematan anggaran tidak sebanding dengan risiko kemunduran demokrasi.

“Tidak ada jaminan bahwa korupsi akan hilang, dan juga tidak ada jaminan akan terpilih pemimpin daerah yang berkualitas,” ucapnya.

Lebih jauh, Fernando mengingatkan potensi pergeseran praktik politik uang. Menurutnya, jika selama ini transaksi politik terjadi antara calon dan pemilih, ke depan transaksi itu justru bisa berpindah ke internal partai dan DPRD.

“Jangan-jangan anggaran yang selama ini dipakai calon kepala daerah untuk kampanye dan membeli suara rakyat akan dialihkan untuk membeli partai politik dan suara anggota DPRD,” kata Fernando.

Atas dasar itu, Fernando mendorong masyarakat sipil untuk tidak tinggal diam dan aktif menolak wacana tersebut demi menjaga kualitas demokrasi di daerah.

“Saya berharap masyarakat melakukan perlawanan terhadap rencana jahat elite politik ini agar tidak terjadi kemunduran demokrasi di negara kita, khususnya dalam pemilihan kepala daerah,” pungkasnya. (Dev/P-3)