Delapan Parpol Nonparlemen Sepakat Perjuangkan PT 1 Persen

SEBANYAK delapan partai politik (parpol) nonparlemen, yakni Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya, sepakat untuk memperjuangan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar satu persen.

Delapan parpol itu kemudian mendeklarasikan sebuah wadah bernama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Selain membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (Sekber), GKSR juga memutuskan sejumlah langkah dan konsep perjuangan dalam menyelamatkan suara rakyat.

Hadir dalam deklarasi, yaitu Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.

Baca juga : ICW: Ambang Batas Parlemen Idealnya 1% dan Sistem Pemilu Campuran

Deklarasi GKSR dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowam di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11). "Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendeklarasikan terbentuknya GKSR," kata Muqowam.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR. "Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan pada 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober 2025 di Partai Bulan Bintang," ujar Said.

Menurut dia, ada sejumlah keputusan penting dalam deklarasi ini. Pertama, deklarasi resmi ditandatangani delapan ketua umum. Untuk kepengurusan, Ketua Sekber GKSR dijabat oleh Oesman Sapta Odang. Sementara posisi Sekjen dari Partai Buruh dan Bendum dari PPP.

Baca juga : Berlakukan Ambang Batas Parlemen di Daerah

Kedua, GKSR memutuskan sejumlah poin dan isu utama untuk diperjuangkan empat tahun ke depan. "Intinya memperjuangkan suara rakyat yang selama ini suaranya terbuang oleh kepentingan politik yang ingin mempertahankan hegemoninya dengan syarat-syarat yang berat," kata dia.

Ia menambahkan, isu utama yang akan diperjuangkan, pertama soal verifikasi Pemilu 2028. GKSR berpendapat, parpol di Parlemen cukup mendaftarkan diri. Untuk partai nonparlemen, cukup verifikasi administrasi, tak perlu verifikasai faktual. Sedangkan partai baru, perlu verifikasi administrasi dan faktual.

Kedua, GKSR berpendapat ambang batas parlemen cukup satu persen. Kata Said, ternyata 10 parpol nonparlemen pada Pemilu 2024, suaranya 17 juta lebih, sedangkan yang terhimpun sekarang dalam GKSR sekitar 11 juta. "Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar. PT kami minta cukup satu persen."

Ketiga, soal dana politik. GKSR meminta dana politik ini diberikan kepada seluruh parpol, sekecil apapun suara yang diperoleh partai, maka dia berhak dapat dana politik. "GKSR meminta, terhitung 2026, dana untuk pendidikan politik diberikan kepada parpol nonparlemen yang selama ini hanya bagi partai parlemen," katanya.

Keempat, terkait sistem pemilu. GKSR mengusulkan agar sistem yang berlaku adalah pemilu campuran. GKSR, sambung Said, telah menyiapkan konsep, lobi, hingga aksi untuk memperjuangkan isu utama yang mereka usung. 

"Konsep sudah disiapkan. Lobi akan bertemu dengan Presiden Prabowo, pimpinan DPR RI, dengan komisi terkait pemilu, hingga kampanye-kampanye dan pemberdayaan kepada masyarakat," tutur Said.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Sekber GKSR Oesman Sapta Odang menegaskan, seluruh parpol yang tergabung dalam Sekber ini punya posisi dan tujuan yang sama, yakni memperjuangkan suara rakyat. "Tentu kami semua ingin bersama membangun demokrasi bangsa ini lebih baik," tukas OSO.

Dia menekankan agar jangan sampai ada anggapan dan isu seolah-olah Sekber GKSR tidak mendukung pemerintah. Ditegaskannya, seluruh parpol tersebut mendukung kontitusi dan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. "Jangan ada kata-kata, Sekber GKSR ini anti pemerintah. Kami justru sangat mendukung pemerintah Prabowo," tandasnya. (P-2)