Pemilu Thailand Berakhir tanpa Mayoritas, Siapa yang Akan Jadi PM?

PEMILIH Thailand memberikan suara dalam pemilihan umum dini yang diperkirakan tidak menghasilkan pemenang mutlak, di tengah persaingan tiga arah antara kekuatan progresif, populis, dan politik patronase tradisional.

Perebutan suara dari sekitar 53 juta pemilih terdaftar berlangsung di tengah perlambatan ekonomi dan menguatnya sentimen nasionalisme. Meski lebih dari 50 partai ikut berlaga, hanya tiga partai, yakni Partai Rakyat, Bhumjaithai dan Pheu Thai yang dinilai memiliki jaringan nasional dan basis dukungan cukup luas untuk bersaing memperebutkan kekuasaan.

Sebanyak 500 anggota parlemen yang terpilih nantinya akan menentukan perdana menteri berikutnya melalui pemungutan suara di parlemen.

Baca juga : Pengamat: Hasil Pemilu Thailand Mengejutkan tetapi Sesuai Keinginan Publik

Tidak Ada Pemenang Mutlak

Berbagai jajak pendapat domestik menunjukkan kecilnya kemungkinan satu partai meraih mayoritas absolut, sehingga pembentukan pemerintahan koalisi hampir pasti terjadi.

Partai Rakyat yang berhaluan progresif diperkirakan meraih suara terbanyak, namun agenda reformasinya tidak mendapat dukungan dari para rival utama. Kondisi ini membuka peluang bagi partai-partai lain untuk berkoalisi dan mengucilkannya dari pemerintahan.

Dipimpin Natthaphong Ruengpanyawut, Partai Rakyat merupakan penerus Partai Maju yang memenangkan kursi terbanyak pada pemilu 2023, tetapi gagal membentuk pemerintahan setelah dihambat oleh parlemen konservatif dan akhirnya dibubarkan melalui proses hukum.

Baca juga : Thailand Bubarkan Parlemen di Tengah Ketegangan Perbatasan dan Krisis Politik

Partai Rakyat tetap menawarkan reformasi besar di sektor militer, kepolisian, dan peradilan, yang menarik dukungan pemilih muda dan masyarakat perkotaan. Namun, tekanan hukum memaksa partai ini mengesampingkan tuntutan perubahan undang-undang yang memberikan hukuman berat terhadap kritik monarki, dan mengalihkan fokus pada isu ekonomi.

Pelunakan posisi politik tersebut dinilai berpotensi melemahkan dukungan dari basis pemilih intinya. Di sisi lain, sikap kritis terhadap militer kini menjadi tantangan tambahan, seiring menguatnya citra institusi tersebut akibat lonjakan sentimen patriotisme setelah bentrokan perbatasan dengan Kamboja tahun lalu.

"Kritik terhadap militer saat ini bisa menjadi beban politik," kata Napon Jatusripitak, direktur Pusat Politik dan Geopolitik Thailand Future yang berbasis di Bangkok.

Partai Bhumjaithai, yang dipimpin Perdana Menteri petahana Anutin Charnvirakul, dipandang sebagai representasi utama kepentingan royalis-militer.

Anutin baru menjabat sejak September lalu, setelah sebelumnya menjadi bagian kabinet mantan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang lengser akibat pelanggaran etika terkait penanganan hubungan dengan Kamboja. Ia membubarkan parlemen pada Desember lalu di tengah ancaman mosi tidak percaya.

Bentrokan perbatasan terbaru dengan Kamboja membantu Anutin membangun citra sebagai pemimpin masa krisis, setelah popularitasnya sempat merosot akibat bencana banjir dan skandal keuangan. Kampanyenya menitikberatkan isu keamanan nasional dan pemulihan ekonomi.

Bhumjaithai dinilai sebagai partai dengan peluang terbesar membentuk pemerintahan baru, berkat mesin politik berbasis patronase lama serta jaringan akar rumput yang kuat di wilayah timur laut.

Mesin Politik Thaksin

Partai Pheu Thai kembali menjadi kendaraan politik bagi mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang dikenal dengan kebijakan populis sejak era Thai Rak Thai pada 2001-2006 sebelum digulingkan kudeta militer.

Partai-partai yang berafiliasi dengan Thaksin berulang kali memenangkan pemilu, namun kerap dijatuhkan melalui putusan pengadilan dan lembaga pengawas negara yang berhaluan konservatif. 

Pada pemilu 2023, Pheu Thai melunakkan posisinya dan akhirnya diterima kelompok royalis-militer sebagai alternatif yang lebih moderat dibandingkan Partai Maju.

Meski demikian, tekanan hukum terus berlanjut. Dua perdana menteri dari Pheu Thai dijatuhkan dalam dua tahun terakhir, sementara Thaksin diperintahkan menjalani hukuman penjara atas kasus lama. 

Dalam pemilu kali ini, Pheu Thai berkampanye dengan janji kebangkitan ekonomi, program bantuan tunai, dan mengusung keponakan Thaksin, Yodchanan Wongsawat, sebagai calon perdana menteri.

Selain pemilihan legislatif, pemungutan suara juga mencakup referendum terkait konstitusi 2017 yang disusun militer.

Referendum tersebut tidak membahas rancangan konstitusi baru, melainkan menanyakan apakah parlemen perlu diberi mandat untuk memulai proses penyusunan, yang masih memerlukan tahapan panjang sebelum dapat diberlakukan.

Kelompok pro-demokrasi menilai konstitusi baru penting untuk mengurangi dominasi lembaga non-terpilih seperti militer dan peradilan. 

Sementara itu, kalangan konservatif memperingatkan bahwa perubahan konstitusi berpotensi memicu ketidakstabilan politik. (clickondetroit/Z-10)