Anutin Charnavirakul Klaim Kemenangan Pemilu Thailand, Kubu Reformis Menyerah

PERDANA Menteri Thailand, Anutin Charnavirakul, resmi mengklaim kemenangan dalam pemilihan umum darurat yang digelar baru-baru ini. Hasil hitung cepat menunjukkan kubu konservatif pimpinannya unggul jauh di atas para rival, sebuah hasil yang memutarbalikkan berbagai prediksi jajak pendapat sebelumnya.

Anutin menegaskan kesuksesan ini adalah milik "seluruh rakyat Thailand, terlepas dari apakah Anda memilih kami atau tidak." Kemenangan ini sekaligus mengamankan posisi partai Bhumjaithai sebagai kekuatan dominan baru di kancah politik Negeri Gajah Putih.

Dominasi Bhumjaithai dan Kekalahan "Gelombang Oranye"

Dengan 90% suara yang telah masuk, Partai Bhumjaithai diproyeksikan meraih 194 kursi dari total 500 kursi parlemen. Hasil ini melampaui capaian People's Party yang berhaluan reformis di posisi kedua dengan 116 kursi.

Baca juga : Pemilu Thailand Berakhir tanpa Mayoritas, Siapa yang Akan Jadi PM?

Pemimpin People's Party, Natthaphong Ruengpanyawut, tampak telah menerima kekalahan tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk melayani rakyat sebagai oposisi jika Anutin berhasil membentuk pemerintahan koalisi.

Kegagalan People's Party merupakan kekecewaan besar bagi pendukung muda mereka. "Gelombang Oranye" yang diharapkan muncul ternyata tidak terealisasi di tingkat daerah, meski mereka tampil cukup baik dalam perolehan suara proporsional nasional.

Strategi Nasionalisme dan Pragmatisme

Keberhasilan Anutin mengubah Bhumjaithai menjadi mesin politik yang tangguh kini menjadi sorotan. Anutin memanfaatkan sentimen patriotik pasca-konflik perbatasan dengan Kamboja tahun lalu sebagai modal politik utama.

Baca juga : Pilpres Thailand: People’s Party Pimpin Polling, Akankah Dijegal Lagi?

Ia memosisikan dirinya sebagai pelindung institusi tradisional Thailand, seperti monarki dan militer. Selain narasi nasionalis, kemenangannya juga didorong oleh kemampuannya menggalang dukungan dari makelar kekuasaan lokal serta janji-janji bantuan keuangan yang populer di pedesaan.

Kemerosotan Dinasti Shinawatra

Di sisi lain, partai Pheu Thai milik keluarga Shinawatra mengalami kejatuhan drastis. Mereka diproyeksikan hanya meraih 86 kursi. Skandal penahanan Thaksin Shinawatra serta tuduhan kegagalan penanganan konflik perbatasan diduga kuat merusak citra partai yang pernah mendominasi Thailand selama dua dekade ini.

Fokus Ekonomi dan Referendum Konstitusi

Isu ekonomi menjadi faktor penentu bagi banyak pemilih. Dengan utang rumah tangga yang mencapai rekor tertinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, pemilih lebih tertarik pada janji stabilitas ekonomi dibandingkan agenda perubahan radikal.

"Saya ingin ekonomi membaik dan saya tidak ingin pabrik-pabrik besar pindah ke negara tetangga," ujar Phananya Bunthong, seorang pegawai negeri, kepada BBC.

Bersamaan dengan pemilu, rakyat Thailand juga memberikan suara dalam referendum reformasi konstitusi 2017. Hasil awal menunjukkan sekitar 65% pemilih setuju untuk mengubah piagam yang disusun di bawah pemerintahan militer tersebut, sebuah langkah yang dianggap penting untuk membebaskan demokrasi Thailand dari "belenggu" lembaga-lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. (BBC/Z-2)