Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Faris Al Fadhat, mengatakan satu sisi hasil pemilu di Thailand mengejutkan tetapi sisi lainnya sudah diprediksi atau sesuai ekspektasi publik. Pasalnya, Prayut Chan-o-chan mendapatkan jabatan perdana menteri dari hasil kudeta pada tahun 2014.
“Hampir 1 dekade, Thailand itu dipimpin rezim junta militer sebenarnya meskipun keterwakilan di parlemen itu melalui partai politik, tetapi realnya ini rezimnya militer dan ini termasuk pemerintahan yang cukup lama dipimpin oleh militer. Biasanya tidak lama, kemudian pemilu lagi,” kata Faris kepada Media Indonesia, Senin (15/5).
Dia menambahkan hasil pemilu itu menunjukkan adanya keinginan kuat dari masyarakat Thailand untuk menganti sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Tentunya perubahan pemerintahan militer ke pemerintahan pro-demokrasi.
Baca juga : Pita Limjaroenrat Siap Bentuk Pemerintahan Thailand setelah Menang Pemilu
“Yang menariknya lagi adalah koalisi partai progresif dengan partai mantan PM Thaksin Shinawatra. Dua opisisi yang kuat, mereka akan membangun koalisi dan kita masih menunggu siapa yang akan terpilih,” ujarnya.
Dia menjelaskan, faktor pemilih muda juga berdampak pada keunggulan partai opisisi. Karena, selama 10 tahun mereka berada dalam rezim militer dan sekarang menginginkan perubahan.
Baca juga : Peran Penting Pita Limjaroenrat dalam Politik Thailand
“Kemungkinan besar partai oposisi progresif Move Forward Party (MFP) akan memimpin, meskipun kita masih menunggu hasil sidang parlemen,” lanjutnya.
Namun demikian, gebrakan perubahan sistem monarki dan mereformasi hukum lese majeste tentunya tidak serta bisa dilakukan partai opisisi tersebut. Apalagi, hampir semua kudeta militer mendapatkan dukungan dari kerajaan.
“Saya melihat ini (reformasi hukum lese majeste) tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Meskipun dalam kampanye Pita Limjaroenrat melalui MFP, dia mengusung isu itu dan bagi anak-anak mudah tentu menjadi isu yang sangat realitis karena track record kerajaan juga sangat dekat dengan militer,” pungkasnya. (Z-5)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Bivitri Susanti, mengapresiasi setiap semangat anak-anak muda progresif Indonesia yang ingin membentuk partai politik.
PEMIMPIN Partai Move Forward (MFP), Pita Limjaroenrat menyatakan mengundurkan diri sebagai pemimpin partai tersebut pada Jumat (15/9).
Meski partainya meraih suara terbanyak, harapan Pita Limjaroenrat menjadi perdana menteri berakhir pada Rabu (19/7).
Anggota parlemen pro-kerajaan yang menjaga Undang-Undang tentang Pencemaran Nama Baik Kerajaan, menolak rencana Pita Limjaroenrat merevisi aturan tersebut.
PITA Limjaroenrat gagal dalam upaya pertamanya menjadi perdana menteri baru Thailand dalam pemungutan suara parlemen, Kamis (12/7).
Pimpinan MFP Pita Limjaroenrat tidak memaksakan partai koalisinya untuk sepakat mengubah undang-undang lese majeste sebagai syarat bergabung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved