Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Faris Al Fadhat, mengatakan satu sisi hasil pemilu di Thailand mengejutkan tetapi sisi lainnya sudah diprediksi atau sesuai ekspektasi publik. Pasalnya, Prayut Chan-o-chan mendapatkan jabatan perdana menteri dari hasil kudeta pada tahun 2014.
“Hampir 1 dekade, Thailand itu dipimpin rezim junta militer sebenarnya meskipun keterwakilan di parlemen itu melalui partai politik, tetapi realnya ini rezimnya militer dan ini termasuk pemerintahan yang cukup lama dipimpin oleh militer. Biasanya tidak lama, kemudian pemilu lagi,” kata Faris kepada Media Indonesia, Senin (15/5).
Dia menambahkan hasil pemilu itu menunjukkan adanya keinginan kuat dari masyarakat Thailand untuk menganti sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Tentunya perubahan pemerintahan militer ke pemerintahan pro-demokrasi.
Baca juga : Pita Limjaroenrat Siap Bentuk Pemerintahan Thailand setelah Menang Pemilu
“Yang menariknya lagi adalah koalisi partai progresif dengan partai mantan PM Thaksin Shinawatra. Dua opisisi yang kuat, mereka akan membangun koalisi dan kita masih menunggu siapa yang akan terpilih,” ujarnya.
Dia menjelaskan, faktor pemilih muda juga berdampak pada keunggulan partai opisisi. Karena, selama 10 tahun mereka berada dalam rezim militer dan sekarang menginginkan perubahan.
Baca juga : Peran Penting Pita Limjaroenrat dalam Politik Thailand
“Kemungkinan besar partai oposisi progresif Move Forward Party (MFP) akan memimpin, meskipun kita masih menunggu hasil sidang parlemen,” lanjutnya.
Namun demikian, gebrakan perubahan sistem monarki dan mereformasi hukum lese majeste tentunya tidak serta bisa dilakukan partai opisisi tersebut. Apalagi, hampir semua kudeta militer mendapatkan dukungan dari kerajaan.
“Saya melihat ini (reformasi hukum lese majeste) tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Meskipun dalam kampanye Pita Limjaroenrat melalui MFP, dia mengusung isu itu dan bagi anak-anak mudah tentu menjadi isu yang sangat realitis karena track record kerajaan juga sangat dekat dengan militer,” pungkasnya. (Z-5)
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Bivitri Susanti, mengapresiasi setiap semangat anak-anak muda progresif Indonesia yang ingin membentuk partai politik.
PEMIMPIN Partai Move Forward (MFP), Pita Limjaroenrat menyatakan mengundurkan diri sebagai pemimpin partai tersebut pada Jumat (15/9).
Meski partainya meraih suara terbanyak, harapan Pita Limjaroenrat menjadi perdana menteri berakhir pada Rabu (19/7).
Anggota parlemen pro-kerajaan yang menjaga Undang-Undang tentang Pencemaran Nama Baik Kerajaan, menolak rencana Pita Limjaroenrat merevisi aturan tersebut.
PITA Limjaroenrat gagal dalam upaya pertamanya menjadi perdana menteri baru Thailand dalam pemungutan suara parlemen, Kamis (12/7).
Pimpinan MFP Pita Limjaroenrat tidak memaksakan partai koalisinya untuk sepakat mengubah undang-undang lese majeste sebagai syarat bergabung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved