MFP Tak Butuh Dukungan untuk Hapus Pasal Penghinaan Kerajaan

PARTAI Bergerak Maju (MFP) Thailand menyatakan partai calon mitra koalisi tidak diwajibkan mendukung usulan amandemen undang-undang penghinaan kerajaan. Partai yang dipimpin Pita Limjaroenrat ini memenangkan kursi terbanyak di Majelis Rendah dalam pemilihan minggu ini.

MFP memanfaatkan gelombang dukungan pemuda untuk kebijakan seperti membatalkan aturan monopoli bisnis dan mengubah undang-undang lese majeste yang ketat, yang dikenal sebagai Pasal 112 pidana.

“Jika para pihak setuju dengan kami soal Pasal 112, maka kami siap memasukkannya ke dalam perjanjian. Tetapi itu bukan syarat untuk bergabung dengan koalisi,” kata anggota Senior MFP Sirikanya Tansakun.

Baca juga: Pengamat: Hasil Pemilu Thailand Mengejutkan tetapi Sesuai Keinginan Publik

Dia menambahkan bahwa partai tersebut akan mengajukan amandemen seluruh aturan ini di parlemen secara mandiri. Kesepakatan koalisi diharapkan akan diumumkan pada Senin (22/5). Undang-undang lese majeste mengancam hingga 15 tahun penjara untuk pihak yang menghina kerajaan.

Sekitar 200 orang telah didakwa dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan undang-undang tersebut. MFP ingin mengubah undang-undang ini untuk mengurangi hukuman penjara dan mempersempit pelapornya hanya Biro Rumah Tangga Kerajaan.

Baca juga: Pita Limjaroenrat Siap Bentuk Pemerintahan Thailand setelah Menang Pemilu

Pembicaraan koalisi oleh MFP sejauh ini telah mengumpulkan delapan yang mengumpulkan 313 suara di badan legislatif bikameral yang dikonversi menjadi 750 kursi. Tetapi di bawah Konstitusi yang dirancang militer, itu akan membutuhkan dukungan dari Senat yang berhaluan konservatif yang tidak dipilih rakyat.

Pemenang tempat ketiga dalam pemilu Thailand yakni Partai Bhumjaithai,m yang memimpin blok pemungutan suara kritis, mengatakan tidak akan mendukung perdana menteri mana pun yang akan mengubah undang-undang lese majeste. Analis mengatakan tidak memaksa pihak lain untuk mengadopsi posisinya pada lese majeste dapat membantu MFP menarik suara tambahan.

“MFP telah melemah secara signifikan dalam masalah ini, yang mengurangi tekanan pada partai-partai pemerintah untuk mendukung koalisi,” kata Ilmuwan Politik Wanwichit Boonprong dari Rangsit University.

Topik kontroversi lainnya adalah penggunaan ganja, yang disahkan pada 2022 tanpa peraturan yang menyertainya yang menyebabkan lonjakan penggunaan rekreasi yang membuat marah kaum konservatif. MFP mengatakan akan mengkriminalisasi ulang zat tersebut sebelum menerapkan kerangka hukum yang memungkinkan penggunaan medis.

“Kami mendukung mariyuana medis, dan penggunaan rekreasional harus diatur,” kata Parit Wacharasindhua, anggota parlemen yang baru saja terpilih dari MFP. (Straits Times/Z-3)