Sulit Contoh Thailand, Ini Tantangan Anak Muda Bentuk Partai Politik

PAKAR hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengapresiasi setiap semangat anak-anak muda progresif Indonesia yang ingin membentuk partai politik. Namun, ia mengingatkan segudang tantangan yang akan dihadapi.

Menurutnya, Indonesia beberapa kali kehilangan momentum untuk memaksakan reformasi partai politik. Revisi Undang-Undang Partai Politik yang pernah terjadi, sambung Bivitri, hanya sekadar bertujuan mengatur pendirian partai politik dan birokratisasi hak berpolitik.

Imbasnya, sulit bagi anak-anak muda Indonesia mencontoh Thailand atas berdirinya Partai Pergerakan Maju atau Move Forward Party yang dipimpin Pita Limjaroenrat. Partai anak muda itu pada 2024 lalu berhasil memenangi pemilu di Thailand. Bivitri mengaku, banyak anak muda Indonesia yang terinspirasi dengan Move Forward Party di Thailand.

Baca juga : Pita Limjaroenrat Mundur dari Posisi Pemimpin Partai MFP Thailand

"Meskipun kemudian dikalahkan dalam koalisi, karena mereka kurang berpengalaman, mungkin. Dan sekarang di-ban (dilarang) oleh Mahkamah Konstitusinya Thailand," ujar Bivitri di Jakarta, Jumat (10/9).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Emas 2024 dalam Perspektif Administrasi Publik yang digelar Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN (Lembaga Administrasi Negara) Jakarta.

Menurut Bivitri, reformasi partai politik lewat revisi UU Partai Politik yang hanya mengatur pendirian partai politik memunculkan tantangan sulit bagi kompetitor baru, khususnya dari kelompok muda progresif. Pasalnya, mereka bakal dipusingkan dengan tetek bengek penyusunan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

"Kita akan repot di situ. Dan kalau mau verifikasi, nanti harus ada kontrak dengan ruko-ruko yang mau jadi kantor. Waduh, mahal sekali biayanya," terang Bivitri.

Oleh karena itu, ia menyebut sulit bagi anak muda di Indonesia untuk membuat partai politik. Sementara, DPR yang merupakan representasi partai politik cenderung mengabaikan demokrasi internal partai lewat upaya merevisi UU Partai Politik. (P-5)