Kamis 26 Agustus 2021, 19:43 WIB

Mahfud MD: Amandemen Konstitusi Kewenangan MPR

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Mahfud MD: Amandemen Konstitusi Kewenangan MPR

Dok. Kemenko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan pers dari kantornya.

 

MENKO Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa amendemen UUD 1945 sepenuhnya merupakan kewenangan MPR RI. Pemerintah tidak dapat mengatakan setuju atau menolak, karena tidak memiliki kewenangan.

“Resminya, pemerintah tidak bisa mengatakan setuju perubahan atau tidak setuju perubahan. Pemerintah dalam hal ini hanya akan menyediakan lapangan politiknya," ujar Mahfud saat memberikan keynote speech dalam seminar virtual, Kamis (26/8). 

"Silakan sampaikan ke MPR atau DPR, kita jaga, kita amankan. Itu tugas pemerintah. Adapun substansi mau mengubah atau tidak, itu adalah keputusan politik. Lembaga politik yang berwenang,” imbuhnya.

Baca juga: Amandemen UUD Upaya Kembalikan kekuatan MPR

Dalam seminar virtual, hadir pula Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana, Ketua PSIK Indonesia Yudi Latief dan akademisi STHI Jentera Bivitri Susanti.

Lebih lanjut, Mahfud menyoroti perubahan konstitusi sebagai kewenangan MPR, mewakili seluruh rakyat yang bercabang di DPR dan DPD. Sehingga, berbagai kekuatan atau aspirasi masyarakat tentunya bisa disalurkan disalurkan lewat wadah tersebut.

Baca juga: Norma dalam Amendemen Harus atas Kesepakatan Publik

Menurutnya, pemerintah tidak mau ikut campur dalam amendemen UUD 1945. Pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak. Selain itu, amendemen tidak perlu persetujuan pemerintah. Mahfud menekankan konstitusi merupakan produk resultante politik, sehingga sulit untuk membuatnya sempurna.

"Konstitusi, produk kesepakatan berdasar situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya saat dibuat. Mungkin sekarang sudah ada perubahan, sehingga perlu berdiskusi lagi. Akademisi boleh membahas itu, baik dan buruknya, tidak dilarang,” pungkas Mahfud.(OL-11)

Baca Juga

 Instagram/Nyoman Nuarta.

JJ Rizal: Sejarah Nama Nusantara Betolak Belakang dengan Semangat Demokrasi

👤Reporter: AGUS TAUFIK/Penulis: MUHARDI 🕔Kamis 20 Januari 2022, 21:06 WIB
Dia menilai nama Nusantara bertolak belakang dengan hasrat demokratis yang ingin dibangun pemerintah. Nama nusantara lebih mencerminkan...
ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

Klarifikasi Mahfud MD, Hanya Satu Pegawai Kemenkeu Ditahan terkait BLBI

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 20 Januari 2022, 20:51 WIB
Pegawai DJKN yang diduga terlibat hanya satu orang sedangkan lainnya pihak lain yang merupakan...
MI/Susanto

KPK Amankan uang Ratusan juta Rupiah dari OTT di Surabaya

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 20 Januari 2022, 20:37 WIB
Di samping itu, kata Ali, KPK saat ini juga telah membawa lima orang yang terdiri atas hakim, panitera pengganti, pengacara, dan pihak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya