Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PAKAR hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia (GNI), Jakarta, bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, sambungnya, menjamin kebebasan dalam menyampaikan pikiran.
"Bahwa kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, bahkan mengekspresikan apa yang dia harus yakini dalam berbagai media juga dilindungi oleh UUD," kata Feri kepada Media Indonesia, Sabtu (21/12).
Jika pihak di balik pembredelan tersebut adalah orang yang berkaitan dengan kekuasaan, Feri berpendapat kekuasaan tersebut sudah mendekati represif. Menurutnya, pembredelan pameran lukisan Yos Suprapto adalah gambaran dari ketakutan pihak penguasa.
"Sesungguhnya yang mereka takuti adalah kebenaran yang disampaikan dalam seni itu. Karena dia berbuat salah, maka dia telah ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh para seniman," jelasnya.
Bagi Feri, derajat intelektualitas dan adab pihak yang membredel pameran lukisan Yos Suprapto sangat rendah. Sebab, mereka tidak dapat memahami bahwa kemerdekaan dalam berkesenian adalah sesuatu yang harus dilindungi.
"Tidak hanya di Undang-Undang Dasar, tapi berlaku universal," ujar Feri.
"Kalau kemudian kerendahan intelektual dan adab itu dimiliki oleh para penguasa, maka kezaliman akan segera muncul. Dan satu-satunya pilihan rakyat adalah melakukan perlawanan," pungkasnya.
Pameran lukisan Yos Suprapto seharusnya dibuka pada Kamis (19/12). Namun, pintu ruang pameran justru dikunci dan pengunjung yang hadir dilarang melihat pameran.
Menurut Yos Suprapto, kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, yakni Suwarno Wisetrotomo meminta lima dari 30 lukisannya untuk diturunkan karena dinilai berkaitan dengan sosok yang sangat populer di masyarakat. Namun, ia menolak permintaan tersebut. (Tri/M-3)
SASTRAWAN Okky Madasari menegaskan sensor terhadap karya seni harus dilawan.
Mahfud MD mengatakan berlangsungnya sebuah pameran adalah otoritas dari Galeri Nasional, termasuk soal pameran tunggal Yos Suprapto.
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PRESIDIUM Forum Negarawan Yudhie Haryono mengungkapkan masyarakat Indonesia telah berkonsensus menjadi negara Pancasila dan kebangsaan. Dalam pembukaan konstitusi dijelaskan
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten soal komitmen membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara dan bekerja untuk kepentingan bangsa
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved