Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia (GNI), Jakarta, bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, sambungnya, menjamin kebebasan dalam menyampaikan pikiran.
"Bahwa kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, bahkan mengekspresikan apa yang dia harus yakini dalam berbagai media juga dilindungi oleh UUD," kata Feri kepada Media Indonesia, Sabtu (21/12).
Jika pihak di balik pembredelan tersebut adalah orang yang berkaitan dengan kekuasaan, Feri berpendapat kekuasaan tersebut sudah mendekati represif. Menurutnya, pembredelan pameran lukisan Yos Suprapto adalah gambaran dari ketakutan pihak penguasa.
"Sesungguhnya yang mereka takuti adalah kebenaran yang disampaikan dalam seni itu. Karena dia berbuat salah, maka dia telah ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh para seniman," jelasnya.
Bagi Feri, derajat intelektualitas dan adab pihak yang membredel pameran lukisan Yos Suprapto sangat rendah. Sebab, mereka tidak dapat memahami bahwa kemerdekaan dalam berkesenian adalah sesuatu yang harus dilindungi.
"Tidak hanya di Undang-Undang Dasar, tapi berlaku universal," ujar Feri.
"Kalau kemudian kerendahan intelektual dan adab itu dimiliki oleh para penguasa, maka kezaliman akan segera muncul. Dan satu-satunya pilihan rakyat adalah melakukan perlawanan," pungkasnya.
Pameran lukisan Yos Suprapto seharusnya dibuka pada Kamis (19/12). Namun, pintu ruang pameran justru dikunci dan pengunjung yang hadir dilarang melihat pameran.
Menurut Yos Suprapto, kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, yakni Suwarno Wisetrotomo meminta lima dari 30 lukisannya untuk diturunkan karena dinilai berkaitan dengan sosok yang sangat populer di masyarakat. Namun, ia menolak permintaan tersebut. (Tri/M-3)
SASTRAWAN Okky Madasari menegaskan sensor terhadap karya seni harus dilawan.
Mahfud MD mengatakan berlangsungnya sebuah pameran adalah otoritas dari Galeri Nasional, termasuk soal pameran tunggal Yos Suprapto.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang melegalkan penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan Indonesia memiliki modal yang kuat dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.
Suhartoyo juga menanggapi anggapan bahwa hakim yang diusulkan presiden atau DPR akan sulit bersikap independen. Ia menegaskan anggapan itu tidak sepenuhnya benar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved