Berita Terbaru Konstitusi Hari Ini

Pilkada via DPRD Dinilai Langkah Mundur Demokrasi dan Berisiko bagi Konstitusi

Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.

Pengamat: Parpol yang Hapus Pilkada Langsung Berpotensi Dibubarkan MK

partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

KUHAP Baru: Menuntaskan Amanat Konstitusi Reformasi Polri

KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.

Perpol 10/2025 Bentuk Nyata Cara Polisi Mengakali Konstitusi

Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang melegalkan penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menag Sebut Indonesia Punya Modal Kuat untuk Jaga Perdamaian Dunia

MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan Indonesia memiliki modal yang kuat dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.

MK Soroti Ketegangan Politik dalam Penegakan Konstitusi

Suhartoyo juga menanggapi anggapan bahwa hakim yang diusulkan presiden atau DPR akan sulit bersikap independen. Ia menegaskan anggapan itu tidak sepenuhnya benar.

Yusril Jelaskan Konstitusi Atur 3 Karakter Hukum

Hukum islam yang mengatur urusan status pribadi dan berkembang pesat di bidang ekonomi syariah, serta hukum adat yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat lokal.

DPR Tegaskan Perpanjangan Masa Pensiun Perwira Militer dalam UU TNI Sesuai Konstitusi

Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap batas usia pensiun prajurit TNI.

Hakim MK: Semua PSN tak Bisa Dianggap Buruk, Perlu Penilaian Proporsional

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pengamat Sebut : Wakil Menteri Rangkap Jabatan Pembangkangan Konstitusi

Menteri rangkap jabatan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang jadi preseden buruk terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Dinilai Langgar Prinsip Konstitusi

PAKAR hukum tata negara, Umbu Rauta menanggapi isu rangkap jabatan wakil menteri (wamen) yang merangkap sebagai komisaris di badan usaha milik negara (BUMN).

JPPI: Penghasilan Guru dan Dosen Jadi Tantangan Keuangan Negara, Tunjukkan Misinterpretasi Konstitusi

Pernyataan Menteri Keuangan yang menganggap penghasilan guru dan dosen sebagai ‘tantangan’ bagi keuangan negara menunjukkan adanya misinterpretasi terhadap amanat konstitusi.

Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal

PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.

PKS soal Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal: MK Telah Melampaui Kewenangan Pembentuk UU

Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.

Parpol Bereaksi Keras soal Putusan MK, Pakar: Aneh dan tidak Paham Hukum

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.

Sikapi Konflik Antarnegara dengan Menjalankan Amanah UUD 1945

Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.

YLBHI:  Draft RUU TNI Menabrak Konstitusi dan Hilangkan Supremasi Sipil

YLBHI menyebut  usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.

Pembredelan Pameran Yos Suprapto Disebut Bertentangan dengan Konstitusi

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan bertentangan dengan konstitusi.

Polri di Bawah Kemendagri Melanggar Konstitusi

Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.

Usulan Status KPU dan Bawaslu Ad hoc Melanggar Konstitusi

Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia