Pengamat: Parpol yang Hapus Pilkada Langsung Berpotensi Dibubarkan MK

PENELITI dan konsultan politik, Saiful Mujani mengingatkan bahwa partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, termasuk upaya mengubah sistem pemerintahan presidensial melalui pemilihan kepala daerah tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Partai-partai yang menginginkan pemilihan tidak langsung itu sebenarnya adalah kekuatan politik yang tidak sanggup menjalankan demokrasi dan pemerintahan,” kata Saiful dalam diskusi ‘Kita Tolak Pilkada Tak Langsung’ di Jakarta pada Minggu (4/1).

Saiful menyebut, berdasarkan ketentuan konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik apabila terbukti melanggar prinsip dan dasar negara.

Baca juga : Pakar HTN: Meningkatnya Tren Mahasiswa Gugat UU ke MK Tanda Saluran Aspirasi DPR Buntu

“Saya baru baca, ternyata MK bisa membubarkan partai dengan syarat-syarat tertentu jika melanggar konstitusi,” ujarnya.

Saiful menilai dorongan penerapan pilkada tidak langsung berpotensi menjadi pelanggaran serius karena bertentangan dengan sistem presidensial yang telah disepakati bersama dalam UUD 1945.

“Kalau prinsip yang sudah kita punya adalah sistem presidensial, lalu itu dilanggar, maka ancamannya jelas secara konstitusional,” tegasnya.

Baca juga : Hakim MK: Semua PSN tak Bisa Dianggap Buruk, Perlu Penilaian Proporsional

Ia juga menilai bahwa peluang perlawanan untuk menolak Pilkada tidak langsung melalui jalur politik formal semakin kecil sebab mayoritas elite politik menyepakati perubahan tersebut dan nihilnya pihak oposisi.

“Kalau dilihat di DPR, kekuatan politik yang menentang itu sangat terbatas. Artinya, kalau voting, pilkada langsung bisa hilang,” katanya.

Atas dasar itu, Saiful menekankan bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat membendung upaya pelanggaran konstitusi tersebut adalah tekanan dari masyarakat.

“Kalau kita berharap pada kekuatan politik resmi, itu tidak mungkin. Tidak ada jalan lain selain gerakan masyarakat untuk membendung kenekatan melawan konstitusi ini,” pungkasnya. (Dev/M-3)