Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SOLIDARITAS Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan gaji hakim bukanlah hadiah tapi sebagai pengakuan konstitusional atas hak yang selama ini tertunda.
Juru Bicara SHI, Catur Alfath Satriya, menyebut keputusan Presiden Prabowo bukan hanya pengakuan terhadap peran strategis hakim sebagai penjaga keadilan, tetapi juga penegasan negara hadir untuk melindungi martabat lembaga peradilan.
“Bagi kami, keputusan ini bukan hadiah, melainkan pengakuan konstitusional atas hak yang selama ini tertunda,” ungkap Catur, dalam rilis yang diterima, Kamis (12/6).
“Kami percaya bahwa implementasi kebijakan ini akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme oleh seluruh kementerian terkait, demi mewujudkan amanat Presiden secara optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.
Namun, Solidaritas Hakim Indonesia menuturkan bahwa peningkatan kesejahteraan hanyalah satu bagian dari arsitektur besar pembenahan lembaga peradilan.
Pihaknya pun mendorong agar langkah reformasi ini dilanjutkan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan penguatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap hakim.
“Penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) yang transparan dan tegas, demi menegakkan integritas,” tegasnya.
“Serta Perbaikan menyeluruh terhadap pola promosi dan mutasi,” tambahnya.
Kemudian, kata Catur, meningkatkan partisipasi publik dalam upaya reformasi pengadilan. Solidaritas Hakim Indonesia juga menyerukan kepada seluruh hakim di Indonesia untuk meninggalkan seluruh praktik yang korup, menolak gratifikasi dan intervensi, serta meneguhkan integritas sebagai harga mati.
“Kami menyadari, marwah lembaga peradilan tidak hanya dibangun oleh negara, tetapi juga dijaga oleh pilihan moral setiap hakim yang mengemban amanah,” papar Catur.
Catur juga mendorong para hakim untuk menjadi pengawas bagi diri sendiri dan sesama rekan sejawat.
Catur membeberkan pihaknya tetap akan berdiri sebagai hakim yang bersih, berani, dan berpihak pada kebenaran.
“Hari ini Presiden Prabowo menjawab. Tapi besok, kami tetap menjaga. Untuk rakyat. Untuk keadilan. Untuk Indonesia,” tandasnya. (Ykb/M-3)
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang distorsi ekonomi dinilai merupakan realita yang ada.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR.
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto merespons pernyataan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang menyebut mahasiswa tidak memiliki kedudukan hukum dalam menggugat UU TNI,
PROSES fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk meloloskan pejabat negara perlu dievaluasi. DPR RI dinilai sudah kebablasan dalam memaknai kewenangan
Pasal 118 huruf e UU Desa selengkapnya berbunyi "Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved