Rabu 02 Maret 2022, 20:44 WIB

ICW: Penundaan Pemilu Potensial Lahirkan Rezim Otoritarian

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
ICW: Penundaan Pemilu Potensial Lahirkan Rezim Otoritarian

MI / ADAM DWI
Para aktivis Anti korupsi melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) meminta agar partai politik (parpol) yang ikut mengusulkan penundaan Pemilu 2024 tidak melanjutkan usulan tersebut.

"Penundaan Pemilu 2024 akan mengancam proses demokrasi Indonesia dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian. ICW mendesak PKB, PAN, dan Golkar serta partai politik lainnya yang setuju penundaan Pemilu 2024 segera mencabut pernyataannya," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, menurut Egi, justru mencederai amanat reformasi Indonesia, memantik kemarahan publik, mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum serta memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat.

"ICW mendesak seluruh partai politik untuk konsisten pada Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 yang telah disahkan bersama-sama Komisi II DPR-RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu," tambah Egi.

Baca juga: Faisal Basri: Pemindahan Ibu Kota Lanjut, Kok Pemilu Mau Ditunda

Sementara bagi partai politik lain, ICW mengingatkan agar tetap berpegang teguh pada hukum pemilu dan tidak mengikuti langkah PKB, Golkar, dan PAN untuk menunda Pemilu 2024.

"ICW meminta Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menolak wacana penundaan pemilu dan konsekuen terhadap jadwal pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan konsultasi dengan pemerintah dan DPR," ungkap Egi.

ICW menyebut alasan penundaan demi stabilitas ekonomi tidak relevan karena dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Indonesia triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (yoy) dan berpotensi naik pada tahun 2022.

Selain itu, pilkada serentak pada 2020 juga telah terselenggara di 270 daerah dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan dengan tertib,

"Sehingga tidak ditemukan 'klaster pilkada' seperti yang dikhawatirkan sebelum pelaksanaan. Bahkan tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak 2020 mencapai angka 76,09 persen. Jadi, penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi COVID-19 tidak cukup relevan," tambah Egi.(Ant/OL-4)

Baca Juga

DOK MI

Erick Thohir Dekat Dengan Semua Parpol dan Kandidat Capres

👤Widhoroso 🕔Kamis 29 September 2022, 18:10 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir menilai hubungan antarpartai politik (parpol) harus terus terjalin dengan...
MI/ Moh Irfan

MK tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Partai Buruh

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 29 September 2022, 17:51 WIB
Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili Ketua Umum Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferri Nuzarli...
MI/Duta

Masa Kampanye Singkat 75 Hari, KPU: Cegah Polarisasi Terulang

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 29 September 2022, 17:39 WIB
Singkatnya waktu kampanye , kata Idham, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pendukung paslon agar lebih rasional mengkampanyekan kandidatnya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya