Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ALASAN menunda Pemilu 2024 dikritisi ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri. Pemilu ditegaskan tak menghambat ekonomi.
"Memperkuat ekonomi, lalu demokrasi jalan, tidak," kata Faisal dalam diskusi virtual, hari ini.
Dia menyampaikan demokrasi memang bukan sistem yang sempurna. Namun, demokrasi diyakini mampu membawa suatu negara menjadi lebih baik.
"Pengalaman menunjukkan bahwa di seluruh dunia demokrasi yang meningkatkan kesejahteraan, demokrasi yang bisa memacu investasi, dan demokrasi yang mencerdaskan," ungkap dia.
Dia menilai alasan menunda Pemilu 2024 karena biaya mahal tak bisa diterima. Pasalnya, negara menyanggupi membangun ibu kota negara (IKN) yang biayanya sangat besar.
Baca juga: Parpol Didesak Konsisten Tidak Menunda Pemilu
Adapun anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diusulkan KPU mencapai Rp86 triliun. Sedangkan biaya pembangunan IKN Nusantara sekitar Rp500 triliun.
"Alasan menguras anggaran ini seperti mendulang air terpercik muka sendiri," ujar dia.
Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi perhatian masyarakat. Usulan itu bahkan disampaikan partai politik.
Pihak pertama yang menyampaikan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Februari 2022. Berselang beberapa hari kemudian, giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyampaikan usulan serupa pada 25 Februari 2022.
PKB dan PAN memiliki alasan serupa ingin Pemilu 2024 ditunda. Yakni, karena perekonomian. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved