Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LAPORAN Varieties of Democracy 2024 (berdasar data 2023) menempatkan Indonesia ke dalam kategori 'demokrasi elektoral' meski berada di grup terendah bersama Malaysia. Namun, pelaksanaan Pemilu 2024 yang banyak kontroversi dan kecurangan tampaknya telah melempar Indonesia ke kategori 'demokrasi bercorak otoriter'.
V-Dem Democracy Report 2024 tersebut juga menyimpulkan demokrasi di Indonesia telah mengalami kemunduran. Beberapa indikator disajikan sebagai alasan, misalnya menyempitnya kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan partisipasi politik.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8229
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menanggapi tuduhan yang menyebut dirinya ingin membangkitkan kembali praktik kepemimpinan militerisme.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa tak otoriter dalam memimpin pemerintahan. Hal itu ia simpulkan dari upaya yang dia lakukan untuk menjaga persatuan di dalam negeri.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar diskusi kebangsaan.
Kepolisian diminta segera membebaskan ketiga orang yang ditahan tanpa syarat sekaligus menghentikan proses hukum atas mereka.
Publik dikejutkan dengan langkah Polda Jawa Barat yang memamerkan sejumlah buku sebagai barang bukti dalam kasus kericuhan aksi demonstrasi di Bandung.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved