Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KONFERENSI internasional bisa jadi wadah bagi akademisi, pemerintah, praktisi, serta mahasiswa untuk bersama mengeskplorasi dan mengulas konsep-konsep pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi. “Pada konferensi kali ini misalnya didasarkan pada pemahaman bahwa hukum, ekonomi dan keadilan sosial ialah pilar yang saling bergantung. Kita menyelami dasar-dasar teoretis, tantangan praktis, dan potensi sinergi dalam memajukan hukum, kemakmuran ekonomi, dan kesejahteraan sosial,” ucap Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Prof Basuki Rekso Wibowo pada The First International Conference on Law, Economic and Social Justice (ICLES), di Jakarta, Kamis (19/6).
Prof Basuki melanjutkan dengan mengumpulkan perspektif beragam dan mendorong pertukaran intelektual, konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif yang mempromosikan dunia lebih adil dan setara bagi semua.
“Kami juga menghadirkan pembicara kredibel yang mengulas tema konferensi dari perspektif dan keahliannya. Kami harap konferensi ini bisa mendorong kita semua bersinergi melakukan pertukaran pengetahuan dalam menanggapi dinamika hukum global, menjalin kerja sama berkelanjutan, serta membangun jaringan dan kolaborasi internasional di bidang pendidikan dan penelitian,” jelasnya.
Ketua Pelaksana Ummu Salamah mengatakan konferensi internasional ICLES pertama yang dihelat dalam rangka Dies Natalis ke-40 ini ialah awal rangkaian konferensi internasional selanjutnya. Kegiatan ini dihadiri pemakalah dan partisipan dari berbagai universitas di Indonesia. Selaku keynote speaker, Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli turut mempresentasikan strategi Kementerian Ketenagakerjaan saat ini dalam memajukan keadilan sosial melalui hubungan industri transformatif.
Kegiatan konferensi internasional FH Unas ini juga mengundang enam pakar dunia yang dibagi menjadi dua sesi pembicara.
Mereka yakni, Prof Byun Hae Choel (Hankuk University of Foreign Studies, Korsel), Prof Datuk Kassim Noor Mohamed (Enforcement, Leadership and Management University/ELMU, Malaysia), Prof Lu Xuewu (Guanxi University, Tiongkok), Prof Jeong Kuk Won (Law College of Daegu University, Korsel), Zulkarnain Sitompul (Unas) dan Prof Basuki Rekso (Unas).
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Implementation of Arrangement (IA) antara Fakultas Hukum Unas dan School of Investigative Science Enforcement, Leadership and Management University mengenai penyelenggaraan ICLES dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Penandatanganan IA dilakukan antara Dekan Fakultas Hukum Unas Prof Basuki Rekso Wibowo dan Dean School of Investigative Science, Enforcement, Leadership and Management University Prof Pakhriazad Bin Hassan Zaki. (H-2)
IRCOMM Group menghadirkan program khusus bagi peneliti dan akademisi. Sebanyak 12 penulis terpilih yang berhasil submit dan lolos tahap editorial review akan mendapatkan sejumlah manfaat.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 8,5%.`
Komdigi mencatat telah memblokir lebih dari 2,4 juta situs dan konten terkait judi online sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 2 November 2025.
Dengan kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif, diharapkan peraturan perundang-undangan nasional dapat disusun lebih komprehensif dan humanis.
Pigai menilai, sinergi antara pemerintah dan kampus menjadi langkah strategis dalam memperluas pemahaman HAM secara akademik dan praktis.
DUTA Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Syihab, melakukan pertemuan dengan sejumlah akademisi yang menetap di Montreal pada 3 September 2025.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved