Akademisi Ikut Beri Masukan Pembahasan RUU KUHAP

PARTISIPASI perguruan tinggi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional dibutuhkan sebagai bentuk komitmen institusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas regulasi nasional.

Dengan adanya kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif, diharapkan sebuah peraturan perundang-undangan nasional dapat disusun lebih komprehensif, humanis, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta nilai-nilai Pancasila.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof Adnan Hamid usai menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/11).

Baca juga : Perkuat Pemahaman HAM Kalangan Akademisi

Agenda rapat tersebut membahas dan menerima masukan dari para pakar dan akademisi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kesempatan itu, Prof Adnan Hamid didampingi Prof Agus Surono selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UP sekaligus Ketua Tim Perancangan Masukan KUHAP dan Ella Silvia selaku Direktur Hukum dan Kesekretariatan UP.

Tim tersebut secara aktif memberikan pandangan akademik serta rekomendasi substantif guna memperkuat dasar hukum dan efektivitas pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia.

Adnan melanjutkan kegiatan ini juga sebagai wujud komitmen Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian masyarakat melalui kontribusi pemikiran akademik dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya rancangan KUHAP.

"Dengan semangat kolaborasi ini, kami berharap akan menghasilkan RUU KUHAP yang komprehensif, implementatif, dan menjadi bagian dalam supremasi hukum di Indonesia," tutup Adnan. (H-2)