Berita Terbaru RUU KUHAP Hari Ini

RUU KUHAP Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan

Masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer. 

Wamenhum dan DPR Kompak Bantah RUU KUHAP akan Lemahkan KPK

Ada beberapa tindakan dalam RUU KUHAP yang dikecualikan untuk KPK.

Anggota DPR Sebut RUU KUHAP Masih dalam Pembahasan Tim Perumus dan Sinkronisasi

Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut. 

Tingkatkan Perlindungan HAM dan Sistem Hukum

Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.

Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP Berpotensi Mengganggu Independensi Penyidikan? Ini Penjelasan Ahli

Rencana pemberlakuan asas dominus litis secara mutlak dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menuai kritik dari sejumlah pakar hukum

RUU KUHAP Dikritik, Wamenkum: Masih Terbuka untuk Pembahasan

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej merespons soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

RUU KUHAP Dikritik Lemahkan KPK, Wamenkum: tak Perlu Khawatir

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal  kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK

Peradi SAI Garda Terdepan Mendorong Sistem Peradilan Berbasis Elektronik

Yanto menegaskan bahwa reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan tantangan implementasi hukum acara pidana di era demokrasi dan perlindungan HAM.

Koalisi Sipil Sebut RUU KUHAP Lemahkan Independensi KPK dalam Tangani Korupsi

KOALISI Masyarakat Sipil Antikorupsi menyebut RUU KUHAP yang sedang dibahas di Komisi III DPR menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelemahan terhadap KPK.

PKS Tekankan Partisipasi Publik Bermakna dalam Revisi KUHAP

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.

Jaksa Agung: RUU KUHAP Harus Perkuat Mekanisme Pengawasan terhadap Upaya Paksa

JAKSA Agung ST Burhanuddin mengungkapkan revisi KUHAP diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kesewenang-wenangan atas upaya paksa dalam suatu proses hukum.

Habiburokhman Bantah RUU KUHAP Lemahkan KPK dalam Berantas Korupsi

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan memperlemah pemberantasan korupsi.

Luhut MP Pangaribuan Usulkan RUU KUHAP Jadi RUU Cipta Keadilan 

Akademisi sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan menilai RUU KUHAP belum siap untuk dijadikan sebagai undang-undang. 

RUU KUHAP Diminta Atur Batas Waktu Penyelidikan Selama 6 Bulan

RUU KUHAP diminta dapat mengatur batas waktu maksimal untuk penyelidikan dan penyidikan

RKUHAP Dituding Abaikan Partisipasi Publik yang Bermakna

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai proses  penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengabaikan partisipasi publik. 

Dibutuhkan Regulasi yang Menguatkan Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum Dalam Mencapai Keadilan  dengan Asas Dominus Litis  

RUU KUHAP menegaskan asas dominus litis yang memberi kewenangan utama pada Jaksa Penuntut Umum sejak tahap penyidikan hingga eksekusi perkara. 

Pembentukan RUU KUHAP Kental dengan Perspektif Otoritas dan Nihilkan Aspirasi Publik

RUU KUHAP tidak bisa dirancang hanya dengan menggunakan perspektif otoritas, namun harus didasari pada tujuan melindungi hak asasi warganegara.  

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU KUHAP lebih Komprehensif

Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan. 

Pembahasan RUU KUHAP Dilanjutkan pada Masa Sidang Berikutnya, KPK akan Diundang

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya

Forum Dosen Hukum Pidana Sebut Pembahasan RUU KUHAP Minim Partisipasi Publik

DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.

Gaya Indonesia Menangani Tata Kelola Royalti

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia