Berita Terbaru Ruu Kuhap Hari Ini

DPR Sebut Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu KUHAP Rampung

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung atau disahkan.

Komnas HAM Nilai Substansi RUU KUHAP Harus Menjawab Persoalan Dasar Peradilan Pidana

Komnas HAM juga mendorong agar pembahasan RUU KUHAP mengedepankan tiga prinsip kunci partisipasi publik, yakni memenuhi hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan.

Fokus Revisi KUHAP, Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset Tahun Depan

KUHAP adalah landasan bagi RUU Perampasan Aset.

RUU KUHAP, Ikadin: Praktik Penegakan Hukum Harus Lebih Baik

Dampak penyalahgunaan senjata api jauh lebih berat dibanding penyitaan ataupun penahanan.

Perubahan KUHAP Dinilai Harus Menjamin Parameter Pidana Secara Jelas

Abdul menjelaskan bahwa pembahasan RUU KUHAP yang baru dipandang cukup relevan dilakukan karena adanya urgensitas bagi kepentingan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. 

Ketum Pepdhi Sebut Perubahan RUU KUHAP Urgent, Ini Alasannya

Pembahasan RUU KUHAP oleh Komisi III  DPR RI memang sudah  selayaknya dilakukan terutama untuk merevisi hukum pidana formil setelah setengah abad digunakan.

Ketua Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP akan Transparan dan Partisipatif

Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat. Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di Gedung DPR secara terbuka.

RUU KUHAP tidak Banyak Mengubah Tupoksi Aparat Penegak Hukum

Dia menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).  

Pukat UGM: KPK tidak Perlu Ikuti Aturan Penyadapan di RUU KUHAP

RUU KUHAP mengatur soal penyadapan, termasuk harus adanya izin ketua pengadilan negeri hingga batas waktu penyimpanan hasil penyadapan.

Juniver Girsang: Advokat tak Bisa Dituntut Usai Komisi III DPR Setujui Hak Imunitas dalam RUU KUHAP

Hal itu disampaikan Juniver usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (24/3).

Draf Revisi KUHAP Diralat, Pasal Hina Presiden dapat Diselesaikan Restorative Justice

Habiburokhman mengatakan pasal terkait penghinaan presiden merupakan pasal yang paling penting diselesaikan dengan restorative justice.

Draf Revisi KUHAP Atur Pelarangan Liput Sidang Secara Langsung

Juniver Girsang menyoroti poin tersebut saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) menerima masukan terkait revisi KUHAP di Komisi III DPR. Menurut dia, perlu penegasan dalam ayat tersebut.

Pakar Hukum: RKUHAP Harus Seimbang dan tak Ada Tumpang Tindih Kewenangan

TUMPANG tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat terganggu jika tidak perbaikan dalam RKUHAP.

DPR Harap Pembahasan RUU KUHAP tak Timbulkan Banyak Perdebatan

Komisi III DPR RI berencana memulai pembahasan RUU KUHAP pada awal masa sidang mendatang.

RUU KUHAP Dianggap dapat Menyebabkan Ketimpangan Peradilan

APDHI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan RUU KUHAP yang lebih baik bagi masa depan sistem peradilan di Indonesia.

RUU KUHAP, Mantan Hakim Agung: Polisi Merupakan Penyidik Tunggal Perkara Pidana

Kejaksaan sepatutnya tetap pada kewenangannya, yaitu menjalankan penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

KUHAP Baru Perlu Atur Ulang Pra Peradilan dan PK

Menurutnya, pra peradilan bisa dilakukan untuk semua upaya paksa, mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Pakar: Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP Berpotensi Ganggu Fungsi Kepolisian

Sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini menganut asas diferensiasi fungsional, aktor-aktor penegak hukum memiliki kemandirian masing-masing dan berposisi setara

Kewenangan Jaksa Berlebihan, Pakar Hukum di Sumut Kritisi RUU KUHAP

"Kewenangan jaksa yang meluas ke ranah penyidikan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegas Pakar Hukum Pidana UISU Indra Gunawan Purba.

RUU KUHAP Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

REVISI Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia