Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KETUA Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui proses yang transparan. Ia membantah adanya kritikan yang menyebut pihaknya ugal-ugalan dan sembunyi-sembunyi dalam membahas RUU KUHAP tersebut.
Habiburokhman bahkan menyebut DPR saat ini merupakan institusi yang paling transparan karena pembahasan disiarkan melalui live streaming.
"Saya pikir bukan bermaksud menyombongkan diri, DPR saat ini instutisi yang paling transparan. Jangankan hasil rapat kita bisik-bisik aja bisa, kedengeran Pak waktu kemarin kita live, apa kita bisik-bisik kanan kiri dengan teman-teman aja terdengar, jadi gak ada yang sama sekali disembunyikan," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).
"Saya menolak keras kalau proses penyusunan RUU disebut ugal-ugalan, mungkin yang mengkritik lah yang mengkritiknya ugal-ugalan," tambahnya.
Habiburokhman menegaskan draft RUU KUHAP juga bisa dicek dan diakses masyarakat melalui laman resmi DPR. Selain itu, masyarakat juga dapat mendatangi bagian kesekretariatan apabila masih ada yang keberatan dengan draft tersebut.
"Ya pokoknya jadi gini, kalau pun mentok-mentok nih terkait KUHAP, mentok-mentok datang ke kepala bagian kesekretariatan, ibu Ica, kan ada terus nih ibu, minta dokumen apa saja terkait KUHAP, kalau mentok-mentok datang gitu loh," ujar Habiburokhman. (Faj/P-3)
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
Pihaknya juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin hadir langsung mengikuti jalannya pembahasan, selama tempat memungkinkan.
Habiburokhman mengatakan ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat 7 draf revisi KUHAP.
Dia menekankan bahwa seluruh unsur tranparansi pembahasan revisi KUHAP sudah dipenuhi. Bahkan, pembahasan disiarkan langsung di YouTube.
Rifqi menyebut tragedi yang merenggut nyawa Affan Kurniawan, driver ojol, harus dijadikan pelajaran penting bahwa setiap tindakan represif berpotensi mengorbankan rakyat kecil.
Langkah penghapusan tunjangan itu juga penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Ia pun menegaskan tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang memang menjadi tujuan untuk keperluan revisi UU P2SK.
Aturan ini lahir pascareformasi untuk menjaga prinsip check and balances dalam sistem presidensial.
Banyak kalangan menyerukan pembubaran DPR dan meminta agar kenaikan tunjangan dibatalkan.
Kader Golkar yang berada di DPRD juga diminta peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politiknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved