Berita Terbaru Ruu Kuhap Hari Ini

Pembahasan RUU KUHAP di Tingkat Pemerintah Rampung Pekan Ini, Tekankan Keadilan Restoratif

pembahasan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di tingkat pemerintah

Jaksa Agung Nyatakan RUU KUHAP Harus Jadi Instrumen Hukum Progresif Berbasis HAM

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus menjadi instrumen hukum yang progresif dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum

RUU KUHAP menghapus kebijakan penyidik pembantu. Revisi beleid itu juga wajib mengatur soal tenggat waktu penyidikan, untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada pihak berperkara.

Beda Nasib RUU Perampasan Aset dan RUU BUMN di DPR, Formappi Sebut Karena Kental Faktor Kepentingan Oligarki

Di sisi lain, DPR bisa bekerja dengan cepat ketika menyangkut kepentingan partai dan oligarki, seperti RUU BUMN dan RUU Minerba.

DPR Sebut Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu KUHAP Rampung

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Polri akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung atau disahkan.

Komnas HAM Nilai Substansi RUU KUHAP Harus Menjawab Persoalan Dasar Peradilan Pidana

Komnas HAM juga mendorong agar pembahasan RUU KUHAP mengedepankan tiga prinsip kunci partisipasi publik, yakni memenuhi hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan.

Fokus Revisi KUHAP, Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset Tahun Depan

KUHAP adalah landasan bagi RUU Perampasan Aset.

RUU KUHAP, Ikadin: Praktik Penegakan Hukum Harus Lebih Baik

Dampak penyalahgunaan senjata api jauh lebih berat dibanding penyitaan ataupun penahanan.

Perubahan KUHAP Dinilai Harus Menjamin Parameter Pidana Secara Jelas

Abdul menjelaskan bahwa pembahasan RUU KUHAP yang baru dipandang cukup relevan dilakukan karena adanya urgensitas bagi kepentingan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. 

Ketum Pepdhi Sebut Perubahan RUU KUHAP Urgent, Ini Alasannya

Pembahasan RUU KUHAP oleh Komisi III  DPR RI memang sudah  selayaknya dilakukan terutama untuk merevisi hukum pidana formil setelah setengah abad digunakan.

Ketua Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP akan Transparan dan Partisipatif

Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat. Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di Gedung DPR secara terbuka.

RUU KUHAP tidak Banyak Mengubah Tupoksi Aparat Penegak Hukum

Dia menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).  

Pukat UGM: KPK tidak Perlu Ikuti Aturan Penyadapan di RUU KUHAP

RUU KUHAP mengatur soal penyadapan, termasuk harus adanya izin ketua pengadilan negeri hingga batas waktu penyimpanan hasil penyadapan.

Juniver Girsang: Advokat tak Bisa Dituntut Usai Komisi III DPR Setujui Hak Imunitas dalam RUU KUHAP

Hal itu disampaikan Juniver usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (24/3).

Draf Revisi KUHAP Diralat, Pasal Hina Presiden dapat Diselesaikan Restorative Justice

Habiburokhman mengatakan pasal terkait penghinaan presiden merupakan pasal yang paling penting diselesaikan dengan restorative justice.

Draf Revisi KUHAP Atur Pelarangan Liput Sidang Secara Langsung

Juniver Girsang menyoroti poin tersebut saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) menerima masukan terkait revisi KUHAP di Komisi III DPR. Menurut dia, perlu penegasan dalam ayat tersebut.

Pakar Hukum: RKUHAP Harus Seimbang dan tak Ada Tumpang Tindih Kewenangan

TUMPANG tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat terganggu jika tidak perbaikan dalam RKUHAP.

DPR Harap Pembahasan RUU KUHAP tak Timbulkan Banyak Perdebatan

Komisi III DPR RI berencana memulai pembahasan RUU KUHAP pada awal masa sidang mendatang.

RUU KUHAP Dianggap dapat Menyebabkan Ketimpangan Peradilan

APDHI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan RUU KUHAP yang lebih baik bagi masa depan sistem peradilan di Indonesia.

RUU KUHAP, Mantan Hakim Agung: Polisi Merupakan Penyidik Tunggal Perkara Pidana

Kejaksaan sepatutnya tetap pada kewenangannya, yaitu menjalankan penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pembelajaran Berbasis Inkuiri

Guru Besar dan Olahraga Berdampak: Dari Riset Strategis dan Sinergi Akademik di Era Transformasi Pendidikan

Ancaman Pelanggaran HAM di Balik Personalisasi Konten Berbasis AI

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting