Pemeriksaan Tersangka Diawasi Kamera CCTV Masuk dalam RKUHAP

PANITIA kerja (Panja) Komisi III DPR RI pemerintah menyepakati pemeriksaan terhadap tersangka akan diawasi dan direkam oleh kamera pengawasi atau CCTV dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)

Adapun Pasal 31 Ayat (1) RUU KUHAP mengatur dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi advokat. Kemudian, Ayat (2) berbunyi, “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung”.

Lalu, Ayat (3) mengatur bahwa rekaman kamera pengawas itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan atau dalam pemeriksaan sidang pengadilan atas permintaan hakim. Sementara itu, Ayat (4) mengatur rekaman kamera pengawas digunakan untuk kepentingan pembelaan terhadap tersangka dan terdakwa.

Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan DPR Bahas Revisi KUHAP Secara Transparan

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan aturan ini diperlukan untuk mencegah intimadasi yang dilakukan aparat penegak hukum kepada tersangka.

"Kalau di draf yang lama, kamera pengawas hanya untuk kepentingan penyidikan padahal sebetulnya ada usulan teman-teman itu ini kan dalam konteks kan untuk mengawasi penyidik juga, agar tidak melakukan intimidasi dan sebagainya,” kata Habiburokhman saat rapat Panja di Komisi III DPR, Jakarta Pusat, Kamis (13/11).

Habiburokhman mengatakan ada usulan bahwa kamera pengawas tidak hanya pada tahap untuk penyidikan, tetapi bisa diakses oleh tersangka maupun terdakwa dalam rangka pembelaan hukum. “Jadi akses terhadap kamera pengawas itu juga harus bisa didapat oleh advokat, ini biar fair, biar ada keseimbangan,” kata Habiburokhman.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan penggunaan kamera pengawas untuk melindungi semua pihak. “Karena dengan penggunaan kamera pengawas ini yang secara berimbang baik pelapor maupun terlapor bisa diberikan,” kata Eddy. (P-4)