Berita Terbaru RKUHAP Hari Ini

Formappi Sebut DPR Politisasi Partisipasi Publik

Lucius menngungkapkan, banyak catatan kritis yang disampaikan masyarakat tidak masuk dalam draf final.

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut DPR Manipulasi Partisipasi saat Bahas RKUHAP

Arif mengatakan penyusunan RKUHAP oleh pemerintah dan DPR mengulang preseden buruk penyusunan legislasi ugal-ugalan sebelumnya seperti RUU KPK, Omnibus Law Cipta Kerja.

Poin-Poin Krusial KUHAP yang Baru Disahkan: Dari Penahanan hingga Penyadapan

KUHAP baru resmi disahkan. Di tengah protes, ini daftar perubahan penting mulai dari keadilan restoratif hingga penguatan hak korban

Amnesty Indonesia Desak DPR Batalkan Pengesahan KUHAP

AMNESTY International Indonesia memperingatkan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru saja disahkan DPR merupakan ancaman serius terhadap HAM.

Pengesahan RKUHAP Bisa Hindari Kegaduhan Penegakan Hukum

Lambatnya pengesahan RKUHAP disebabkan masih terdapatnya pro dan kontra atas sejumlah pasal di dalamnya.

Pemeriksaan Tersangka Diawasi Kamera CCTV Masuk dalam RKUHAP

Pemerintah dan Komisi III DPR menyepakati aturan baru dalam RKUHAP yang mewajibkan pemeriksaan tersangka diawasi CCTV untuk mencegah intimidasi

Rapat dengan Komisi III DPR RI, Aliansi Mahasiswa Beri Masukan Soal RKUHAP dan Program Strategis Pemerintah

Aman merekomendasikan agar ada tambahan bab tersendiri tentang mekanisme keadilan restoratif di RUU KUHAP.

Komnas HAM Usul RKUHAP tak Atur Restorative Justice untuk Pelanggaran HAM Berat

Anis menilai perlu adanya satu pasal yang mengatur hal tersebut. Sehingga, kejahatan luar biasa dapat ditegaskan tak termasuk restorative justice.  

Peradi SAI Garda Terdepan Mendorong Sistem Peradilan Berbasis Elektronik

Yanto menegaskan bahwa reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan tantangan implementasi hukum acara pidana di era demokrasi dan perlindungan HAM.

Koalisi Sipil Khawatir RKUHAP Lemahkan Penyadapan KPK 

KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyoroti sejumlah ketentuan dalam Rancangan KUHAP yang berpotensi menurunkan efektivitas, independensi KPK khususnya penyadapan

Dear DPR, KPK Ingin Didengar Suaranya dalam Pembahasan RKUHAP

Surat itu berisikan permohonan audiensi antara KPK dan pemangku kepentingan. Kajian terkait RKUHAP juga diserahkan untuk menguatkan permintaan audiensi.

KPK Klaim Protes Soal Masalah RKUHAP Tak Berlebihan

Lembaga antirasuah merupakan penegak hukum yang berpacu dengan banyak aturan, diantaranya Undang-Undang KPK dan KUHAP.

RKUHAP Dituding Abaikan Partisipasi Publik yang Bermakna

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai proses  penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengabaikan partisipasi publik. 

Hanya 2 Hari Bahas DIM RUU KUHAP, DPR: Insyaallah tidak Ugal-ugalan

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi kritikan soal pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) RUU KUHAP yang hanya dilaksanakan selama dua hari.   

Pakar: Kawal RKUHAP agar Kriminalisasi Thomas Lembong tidak Terulang

PAKAR hukum tata negara, Bivitri Susanti mengkritik putusan Majelis Hakim terkait vonis 4,5 tahun penjara yang diterima mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong

Organisasi Advokat Minta DPR Sahkan RKUHAP Tahun ini

Hak advokat mendampingi saksi sejak dalam tahap penyelidikan dan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya.

Peran Advokat dan Bantuan Hukum Korban dalam RUU KUHAP Disorot

Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Ada Pasal Jebakan di RKUHAP? Ini Temuan YLBHI

Pasal 5 RKUHAP yang memberikan kewenangan bagi penyelidik melakukan tindakan lain menurut hukum.

Serap Aspirasi Masyarakat dalam Pembahasan RUU KUHAP, Komisi III akan Kembali Undang YLBHI

Langkah tersebut dilakukan Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat.

KPK Nilai RKUHAP Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Pencekalan Cuma Bisa ke Tersangka

Budi mengatakan, pencegahan atau pencekalan tidak melulu dilakukan kepada tersangka. 

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia