KPK Klaim Protes Soal Masalah RKUHAP Tak Berlebihan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan adanya 17 poin yang bisa melemahkan pemberantasan rasuah, dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Bakal beleid itu diprotes KPK, untuk diperbaiki sebelum disahkan.

Kepala bagian Perencanaan Pengaturan Biro Hukum KPK Imam Akbar Wahyu Nuryamto mengatakan, langkah pihaknya dalam memprotes RKUHAP tidak berlebihan. KPK khawatir calon aturan itu berbenturan dengan beleid lain jika disahkan.

“Tidak berlebihan sebenarnya tuntutan KPK, hanya supaya (RKUHAP) selaras dengan Undang-Undang KPK,” kata Imam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/7).

Baca juga : KPK Nilai RKUHAP Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Pencekalan Cuma Bisa ke Tersangka

Bertolak Belakang?

Imam mengatakan, lembaga antirasuah merupakan penegak hukum yang berpacu dengan banyak aturan, diantaranya Undang-Undang KPK dan KUHAP. Ada sejumlah pasal di RKUHAP yang justru bertolak belakang dengan Undang-Undang KPK.

“(Padahal Undang-Undang KPK) itu sendiri yang dikuatkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), sehingga pemberantasan korupsi ke depan itu lebih baik,” ucap Imam.

Pelemahan Nyata?

Pelemahan pemberantasan korupsi dalam sejumlah pasal dalam RKUHAP juga dinilai tidak selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara beberapa kali menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan maksimal.

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

“Bagaimana juga komitmen Presiden berulang kali beliau mengungkapkan bahwa terus mendukung pemberantasan korupsi, saya kira ini juga momentum penting,” ujar Imam.

Lakukan Koordinasi?

KPK sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas masalah dalam RKUHAP. Teranyar, KPK menyerahkan surat ke DPR sampai Presiden Prabowo untuk diajak beraudiensi.

“Namun, sampai dengan detik ini kami belum ada respons,” kata Imam. (Can/P-3)