Dibutuhkan Regulasi yang Menguatkan Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum Dalam Mencapai Keadilan  dengan Asas Dominus Litis  

Asas Dominus Litis memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai pemegang kendali utama dalam perkara pidana. Namun implementasinya dapat menimbulkan problematika dalam relasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. 

“Dalam RUU KUHAP banyak pihak menghendaki proses penuntutan dimulai sejak saat penyidikan, dan Jaksa selaku Dominus Litis diberi kewenangan untuk terlibat dari awal penyidikan perkara hingga menyidangkan perkara ke Pengadilan guna menghindari bolak-balik perkara yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi pencari keadilan,” ujar  Akademisi Fakultas Hukum (FH) UKI, Dr. Filpan Fajar Dermawan Laia, S.H., M.H, dalam Focus Group Discusssion dengan tema ‘Asas Dominus Litis dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)’ yang diselenggarakan FH UKI di Auditorium Graha William Soeryadjaya UKI (21/07).

Jaksa Ahli Madya Badan Diklat Kejaksaan RI ini menjelaskan bahwa peran jaksa tidak terlepas dari amanat Undang-Undang. UU No.11 Tahun 2021, pasal 30 menjelaskan tugas jaksa selaku penuntut umum, selaku penyidik untuk kasus korupsi dan tindak pidana HAM, jaksa pengacara negara, eksekutor perkara yang sudah "Incracht"

Baca juga :  Wakil Ketua KPK: Impunitas Penegak Hukum tak Tepat Diatur dalam RUU KUHAP

“Dalam menjalankan asas dominus litis yang berlaku universal sebagai pengendali perkara, kami diawasi oleh pihak internal. Kami melihat proses due of law berjalan dari penyidikan, penuntutan dan eksekusi.  Penanganan perkara bukan hanya penyidikan, tetapi juga dilihat dari penuntutan dan eksekusi terhadap putusan itu,” jelas Doktor Filpan.  

 “Salah satunya adanya penyelesaian perkara di luar persidangan. Di KUHAP lama sudah diatur tentang jaksa bersikap apakah layak atau tidak persidangan suatu perkara,”tambahnya. 

“Sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) bukan melihat kelengkapan materi formil tetapi bagaimana melihat ruang apa ada peluang penyelesaian perkara di luar persidangan. Sehingga arah menuju persidangan adalah langkah terakhir. Jika bisa diselesaikan bisa ditutup persidangan oleh JPU. Peran dominus litis adalah di situ,” ujarnya.

Baca juga : Revisi KUHAP: Terdapat 334 Pasal dan 10 Subtansi Pokok Baru

Doktor Filpan menegaskan bahwa pengenyampingan penuntutan perkara bukan untuk kepentingan JPU tetapi kepentingan seluruh masyarakat. Ini harus diperkuat peran JPU dalam KUHAP. “Tujuan hukum bukan pembalasan adalah restorative, memulihkan keadaan seperti semula,” tuturnya.

Dibutuhkan Koordinasi dan Sinergi antar Aparat Penegak Hukum

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H menekankan bahwa asas dominus litis memberikan kewenangan Jaksa Penuntut Umum menentukan kelanjutan suatu perkara mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan. 

“Melalui diskusi ini kami berharap adanya hubungan harmonis antara penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara pidana,” kata Doktor Febby.

“Ketika penyidik mengeluarkan sprindik, surat perintah mulainya penyidikan diberi tahu ke penuntut umum. Penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik, mengenai alat bukti yang dikumpulkan penyidik, dan akan dibawa Jaksa Penuntut Umum ke tahap penuntutan,”katanya.

“Kurang harmonis hubungan Jaksa Penuntut Umum dan penyidik membuat perkara di persidangan dalam putusan mejadi lepas atau bebas karena kurang komunikasi antara JPU dan penyidik,” jelas Doktor Febby.

Doktor Febby mengatakan masalah komunikasi dan koordinasi JPU dan penyidik belum diatur dengan baik di dalam KUHAP saat ini. Bagaimana membuat mekanisme pola hubungan koordinasi dan komunikasi  antara penyidik dan penuntut umum yang lebih baik kedepannya. Sehingga tidak mencurigai satu sama lain. 

“Perlunya pengawas bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Pengawasan dari pihak pengadilan,”tambahnya.

Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa ini dalam rangka memberikan masukan terhadap pembasan RUU KUHAP juga menghadirkan narasumber Petrus CKL Bello dan Dr. Hendri Jayadi. (RO/Z-2)