ZA dan Istri Keberatan atas Tuntutan Jaksa dalam Kasus Judol Kominfo

ZULKARNAEN Apriliantony (ZA) dan Adriana Angela Brigita (AAB) mengaku keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan perlindungan situs judi online (judol) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Diketahui, ZA dituntut 9 tahun penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang melarang pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian. 

Sementara AAB, istri ZA, dituntut 10 tahun penjara atas tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Pengacara ZA dan AAB, Christian Malonda menegaskan tuntutan ini mengabaikan fakta persidangan yang menunjukkan keterlibatan minimal kliennya.

Baca juga : Kompolnas: Judol adalah Kejahatan Siber yang Harus Diperangi Bersama

"ZA tidak pernah mengenal atau sama sekali tidak mengenal bandar atau agen judi online, dan Menteri Budi Arie Setiadi pun tidak mengetahui kegiatan penjagaan situs judol tersebut. Ia hanya diperkenalkan dengan Muhrijan alias Agus melalui Adhi Kismanto dan menerima aliran dana tanpa mengetahui teknis operasionalnya," ujar Malonda, melalui keterangannya, Kamis (24/7).

Malonda mengatakan fakta persidangan mengungkap bahwa AAB hanya disuruh suaminya mengantar barang yang diklaim sebagai alat studio, tanpa menyadari hal lainnya.

Selain itu, Malonda juga menyoroti kejanggalan prosedural, seperti surat P19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta penyidik memeriksa Budi Arie Setiadi, tetapi pemeriksaan tersebut tidak pernah dilakukan. Meski demikian, berkas perkara tetap dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke pengadilan. 

Baca juga : Adhi Kismanto, Sosok yang Mengatur ASN Komdigi untuk Tidak Blokir Situs Judol

"Apakah boleh berkas belum lengkap tapi dipaksa lengkap oleh jaksa? Ini melanggar Pasal 110 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mewajibkan penyidikan lengkap sebelum pelimpahan. Fakta persidangan sama sekali tidak dihiraukan jaksa," tegas Malonda.

Dari perspektif dasar hukum, Malonda menjelaskan bahwa tuntutan terhadap ZA berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang mengancam pidana maksimal 10 tahun bagi pengada perjudian dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang menghukum pidana maksimal 6 tahun atau denda Rp1 miliar bagi pelaku pendistribusian konten perjudian elektronik, tidak tepat karena tidak ada bukti mens rea (niat jahat). 

"Pasal-pasal ini mensyaratkan pengetahuan dan kesengajaan, tapi fakta menunjukkan ZA hanya penerima dana pasif, bukan pelaku aktif," katanya.

Untuk AAB, tuntutan TPPU berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 4 UU TPPU yang mengancam pidana hingga 20 tahun atas penyamaran asal-usul harta kekayaan ilegal dianggap tidak berdasar karena ia tidak mengetahui sumber dana tersebut. "Ini bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP. AAB hanya korban instruksi suami, tanpa pengetahuan atas kegiatan judol," tambah Malonda. (M-3)