Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengatakan pemberantasan judi online (judol) harus dilakukan semua pihak. Sebab, judol dinilai merupakan kejahatan siber.
Yusuf mengatakan masing-masing instansi terkait harus berkolaborasi menumpas judol. Terutama Polri, kata Yusuf, dari sisi pencegahan bisa dilakukan melalui patroli. "Tapi sekali lagi, namanya di ruang siber. Menurut saya, judol ini salah satu bentuk kejahatan siber sebenarnya," ungkap Yusuf.
Yusuf mengatakan dalam memberantas judol memang pendekatan pertama yang harus dilakukan adalah pencegahan. Dengan pencegahan, bisa meminimalisasi praktik hingga operasi judol. "Itu kan berarti ada pada akses internet, melalui web, situs. Pencegahannya harus ke sana," ujar Yusuf.
Namun, akses internet itu berkaitan dengan server. Yusuf menyebut yang berwenang melakukan pencegahan terhadap server ialah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Salah satunya dengan menutup akses.
"Dan apabila sudah terpantau, ada operasi, maka diblokir. Seberapa jauh kewenangan itu, itu penting," ungkapnya.
Yusuf mengatakan pelaku judi saat ini sudah jarang melakukan judi konvensional. Sekarang sudah beralih pada judi online dan masif. Pencegahan lain disebut bisa dilakukan dengan memutus jaringan.
"Karena jaringan kan. Nah ini memutus jaringannya itu adalah tantangan," ucapnya.
Yusuf menyebut meski bandarnya tertangkap oleh Polri, namun server masih jalan tetap praktik judi online itu masih bisa dilakukan. Maka itu, kata Yusuf, beberapa ahli menyebut dalam pemberantasan judol tidak hanya pemblokiran dan penutupan akses.
"Oleh karenanya, perlu sinergi dan kerja sama ini. Seperti adik-adik kami, ini fokus, ini bagus ini, mesti dijalin kerjasamanya," kata anggota pengawas eksternal Polri itu.
Di samping itu, para anak muda seperti mahasiswa disebut juga bisa ikut berperan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Sebab, banyak sekarang anak muda nongkrong dikira bermain sosial media dan gim online ternyata judi online.
"Jadi ini tentu bahaya. Maka perlu kerja sama semua elemen. Apalagi kalau berdasarkan data-data itu adalah menyasar remaja dan mahasiswa," ucapnya.
Yusuf meminta elemen mahasiswa proaktif memberikan informasi kepada Polri. Di sisi lain, Kompolnas dipastikan akan terus mendorong Kepolisian tidak hanya sekedar menindak, tapi pencegahan agar dapat menurunkan angka pemain judol.
Menurut Yusuf, ketika akses judol sulit dipantau, maka pencegahan harus berjalan. Polri disebut bisa menggandeng Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) untuk memberikan informasi.
"Kalau memang masih ada terlihat memainkan itu, segera diinformasikan kepada Polri dan Polrinya harus juga proaktif. Jangan sampai diinformasikan, tidak dikerjakan. Itu tugas Kompolans mendorong itu," pungkasya. (Yon/P-2)
Hal itu diungkapkan Meutya saat berbicara di acara Program Mentoring Berbasis Risiko TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Siber, Kamis (8/5).
Dua tersangka baru itu adalah AA, yang ditangkap pada 26 November 2024. Kemudian, tersangka F alias W alias A, yang ditangkap pada 28 November lalu.
Adhi Kismanto bisa mengendalikan dan mengatur ASN di Komdigi agar tidak memblokir situs judol yang sudah menyetorkan sejumlah uang.
Deks pemberantasan judi online (judol) yang dibentuk Kemenko Polkam dan dipimpin oleh Kapolri, jangan hanya menangkap pemain dan teknisi, tapi harus mampu menarget bandar.
Terkait dengan upaya preventif mencegah penyebaran judi online, Kementerian Komdigi menggalakkan literasi digital dengan melibatkan komunitas komunitas dari berbagai lapisan masyarakat.
Anggota DPRD DKI Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi mengusulkan Pemprov DKI Jakarta untuk membuka layanan konseling keuangan secara gratis untuk korban yang kecanduan bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved