Berita Terbaru revisi KUHAP Hari Ini

Saan Mustopa: Pembahasan RUU KUHAP/KUHP melalui Proses Panjang

WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pengesahan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) telah melalui proses pembahasan yang panjang.

KUHAP Disusupi Agenda RUU Polri, Berpotensi Memonopoli Penyidikan

Revisi kitab KUHAP dinilai tidak lahir dari kebutuhan reformasi peradilan, melainkan mengadopsi gagasan yang sebelumnya terdapat dalam RUU Kepolisian 2024.

Revisi KUHAP Langkah Mundur Perlindungan HAM

Amnesty International Indonesia menilai revisi KUHAP sebagai langkah mundur yang mempersempit perlindungan HAMm

Koalisi Disabilitas Kecam KUHAP Baru

Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Reformasi KUHAP menyesalkan pengesahan revisi KUHAP baru oleh DPR RI

Inilah Sejumlah Alasan RUU KUHAP Belum Layak Disahkan

Isnur menyoroti kewenangan undercover buy dan controlled delivery yang dalam RUU KUHAP ditempatkan sebagai metode penyelidikan dan dapat digunakan untuk seluruh jenis tindak pidana.

Inilah 14 Subtansi RUU KUHAP yang Bakal Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk membawa hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke rapat paripurna. 

Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Akan Dibahas Setelah Revisi KUHAP Rampung

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dilakukan setelah penyelesaian revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) rampung 

Cegah Kesewenang-wenangan Aparat, Pasal Penangkapan di Rancangan KUHAP Mesti Diubah

Ia menilai rumusan pasal yang terlalu longgar selama ini tidak hanya menyulitkan aparat penegak hukum, tetapi juga menimbulkan praktik penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak adil.

Komnas HAM Minta KUHAP Tak Atur Restorative Justice untuk Pelanggaran HAM Berat

Anis menilai perlu adanya satu pasal yang mengatur hal tersebut. Sehingga, kejahatan luar biasa dapat ditegaskan tak termasuk restorative justice.

DPR : Revisi KUHAP Dibahas Lebih Dulu Daripada RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III Sarifuddin Suding menyebut revisi UU KUHAP jadi prioritas untuk diselesaikan sebelum DPR membahas RUU Perampasan Aset

DPR Diingatkan Soal Kewenangan Penyidikan dalam Revisi KUHAP

Masa berlaku KUHP baru pada Januari 2026 menyisakan waktu yang sangat singkat, kurang dari enam bulan, sehingga pembahasan RUU KUHAP harus dipercepat. 

KPK: Korupsi Masih Dikategorikan Kejahatan Luar Biasa di Revisi KUHAP

Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.

Wamen Hukum Bantah Ada Pelemahan Fungsi KPK dalam Revisi KUHAP

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Revisi UU KUHAP

Jaksa Agung: RUU KUHAP Harus Perkuat Mekanisme Pengawasan terhadap Upaya Paksa

JAKSA Agung ST Burhanuddin mengungkapkan revisi KUHAP diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kesewenang-wenangan atas upaya paksa dalam suatu proses hukum.

Koalisi Sipil Khawatir RKUHAP Lemahkan Penyadapan KPK 

KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyoroti sejumlah ketentuan dalam Rancangan KUHAP yang berpotensi menurunkan efektivitas, independensi KPK khususnya penyadapan

Koalisi Sipil: RUU KUHAP Persempit Ruang Gerak KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Revisi KUHAP menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penindakan.

Koalisi Sipil Kritik RKUHAP Lemahkan Penyadapan dalam Ungkap Korupsi

RKUHAP berpotensi melemahkan upaya penyadapan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan saat ini, penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada UU KPK.

Ketua Komisi III: Revisi KUHAP Justru Perkuat KPK

Dalam Pasal 7 Ayat 5 draf revisi KUHAP, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyidik pada KPK dikecualikan dari koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.

KPK Surati Presiden dan Ketua DPR Minta Audiensi RUU KUHAP

KPK memutuskan bersurat kepada Presiden dan Ketua DPR RI karena lembaga antirasuah tersebut tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP.

Dibutuhkan Regulasi yang Menguatkan Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum Dalam Mencapai Keadilan  dengan Asas Dominus Litis  

RUU KUHAP menegaskan asas dominus litis yang memberi kewenangan utama pada Jaksa Penuntut Umum sejak tahap penyidikan hingga eksekusi perkara. 

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia