Berita Terbaru Revisi Kuhap Hari Ini

Poin-poin yang Disepakati DPR-Pemerintah dalam Revisi KUHAP: Ada yang Dihapus dan Ditambah 

DPR RI dan pemerintah menyepakati sejumlah poin penting dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Revisi KUHAP Perketat Syarat Penahanan, Tak Bisa Sembarangan Tahan Orang

REVISI Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah digodok DPR bersama pemerintah akan memperketat syarat penahanan.

Revisi KUHAP: Aturan Melarang MA Menjatuhkan Hukuman Lebih Berat Dihapus

DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,

Ketentuan yang Larang MA Beri Vonis Lebih Berat Dihapus

Pelarangan itu sebelumnya tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi KUHAP pada Pasal 293 Ayat 3.

1.676 DIM revisi KUHAP Diselesaikan dalam Dua Hari

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan 1.676 DIM itu terdiri dari 1.091 DIM tetap, 295 DIM redaksional, 68 DIM diubah, 91 DIM dihapus, hingga 131 DIM substansi baru.

Pakar Kritik Pembahasan Kilat DIM Revisi KUHAP yang hanya 2 Hari

Pakar soroti pembahasan DIM Revisi KUHAP yang dilakukan Komisi III DPR dan pemerintah selesai dalam waktu dua hari. 

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU KUHAP Muat Impunitas terhadap Advokat

KOMISI III DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menambahkan ayat terkait impunitas bagi advokat dalam Pasal 140 RUU KUHAP

Revisi KUHAP: DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Larangan Siaran Langsung Sidang 

DPR bersama pemerintah menyepakati penghapusan ketentuan pelarangan siaran langsung persidangan dalam Pasal 253 ayat 3 draf revisi KUHAP

DPR dan Pemerintah Sepakat Kasus Penghinaan Presiden Bisa Melalui Restorative Justice

DPR RI dan pemerintah menyepakati kasus penghinaan presiden bisa diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

Revisi KUHAP: Terdapat 334 Pasal dan 10 Subtansi Pokok Baru

KETUA Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap ada 334 pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, ada 10 substansi pokok baru. Berikut penjelasannya

Draf RUU KUHAP Muat 334 Pasal dengan 10 Subtansi Baru

Sepuluh poin baru yang disorot ialah penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. 

Koalisi Sipil Minta DIM Revisi KUHAP Dibuka ke Publik

Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

DPR Bahas Revisi KUHAP Bersama Pemerintah Pekan Depan

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP bersama pemerintah pekan depan

DIM RUU KUHAP Diteken, Soroti Penegakan HAM hingga Perlindungan Korban

DIM KUHAP menyoroti setidaknya sembilan norma utama yang akan memperkuat penegakan hukum dan hak asasi manusia khususnya bagi para tersangka, terdakwa, terpidana,

Masukan Pemerintah Terkait Revisi KUHAP Bakal Diadu dengan Ahli

Komisi III DPR sejatinya masih mendengar masukan terkait muatan di revisi KUHAP dari berbagai elemen. Yakni, advokat, ahli hukum, hingga mahasiswa.

DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Dibahas setelah RUU KUHAP Rampung

Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini

PSHK Minta KUHAP Baru Tak Beri Ruang Penyidik Lakukan Penyiksaan

KUHAP baru yang bakal menggantikan peninggalan Belanda itu tak lagi memberikan ruang bagi penyidik kepolisian untuk melakukan penyiksaan terhadap tersangka.

DPR Tepis Ada Tarik Ulur Bahas RUU Perampasan Aset

Adies mengatakan DPR bakal membahas RUU Perampasan Aset usai menuntaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Puan Garansi Pembahasan Revisi UU Pemilu dan Revisi KUHAP di DPR tidak Dikebut

KETUA DPR Puan Maharani menggaransi pembahasan revisi UU Pemilu dan revisi KUHAP akan menerima masukan dari berbagai pihak.

Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset Usai Tuntaskan Revisi KUHAP

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil: Kami di Komisi III itu merencanakan menyelesaikan dulu (revisi) hukum acara pidana. Setelah itu masuk ke RUU Perampasan Aset.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia