Berita Terbaru Revisi Kuhap Hari Ini

Koalisi Sipil Minta DIM Revisi KUHAP Dibuka ke Publik

Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

DPR Bahas Revisi KUHAP Bersama Pemerintah Pekan Depan

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP bersama pemerintah pekan depan

DIM RUU KUHAP Diteken, Soroti Penegakan HAM hingga Perlindungan Korban

DIM KUHAP menyoroti setidaknya sembilan norma utama yang akan memperkuat penegakan hukum dan hak asasi manusia khususnya bagi para tersangka, terdakwa, terpidana,

Masukan Pemerintah Terkait Revisi KUHAP Bakal Diadu dengan Ahli

Komisi III DPR sejatinya masih mendengar masukan terkait muatan di revisi KUHAP dari berbagai elemen. Yakni, advokat, ahli hukum, hingga mahasiswa.

DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Dibahas setelah RUU KUHAP Rampung

Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini

PSHK Minta KUHAP Baru Tak Beri Ruang Penyidik Lakukan Penyiksaan

KUHAP baru yang bakal menggantikan peninggalan Belanda itu tak lagi memberikan ruang bagi penyidik kepolisian untuk melakukan penyiksaan terhadap tersangka.

DPR Tepis Ada Tarik Ulur Bahas RUU Perampasan Aset

Adies mengatakan DPR bakal membahas RUU Perampasan Aset usai menuntaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Puan Garansi Pembahasan Revisi UU Pemilu dan Revisi KUHAP di DPR tidak Dikebut

KETUA DPR Puan Maharani menggaransi pembahasan revisi UU Pemilu dan revisi KUHAP akan menerima masukan dari berbagai pihak.

Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset Usai Tuntaskan Revisi KUHAP

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil: Kami di Komisi III itu merencanakan menyelesaikan dulu (revisi) hukum acara pidana. Setelah itu masuk ke RUU Perampasan Aset.

Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan DPR Bahas Revisi KUHAP Secara Transparan

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengingatkan DPR untuk membuka proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Revisi KUHAP Harus Selaras dengan Dinamika Hukum di Indonesia

Revisi KUHAP harus dilakukan dengan terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

DPR Setuju Advokat tidak Bisa Dituntut saat Bela Klien

Komisi III DPR langsung menyetujui usulan terkait advokat yang tak dapat dituntut ketika sedang membela klien dan diatur dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pakar Hukum: RKUHAP Harus Seimbang dan tak Ada Tumpang Tindih Kewenangan

TUMPANG tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat terganggu jika tidak perbaikan dalam RKUHAP.

ICJR Minta Revisi KUHAP Fokus Pada Pengawasan Antar Lembaga

Pembahasan Revisi KUHAP diminta jangan hanya berkutat pada narasi polarisasi tentang diferensiasi fungsional dan asas dominus litis.

Komisi III DPR RI Beberkan Substansi yang Bakal Diubah pada Revisi KUHAP

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap sejumlah substansi yang akan dibahas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pastikan Penegakan Hukum, Revisi KUHAP Mesti Perkuat Pengawasan

Hal tersebut diungkap dalam diskusi publik bertajuk Dominus Litis RUU KUHAP. Menurut Arief, revisi beleid itu mesti dipantau seluruh pihak.

Maqdir Usul Tersangka Tak Ditahan sebelum Vonis, Ini Penjelasan Dosen Hukum UI

KUHAP yang masih berlaku sampai saat ini sangat jelas mengatur soal penahanan.

Revisi KUHAP, Pengamat: Tugas Utama Jaksa Menuntut, bukan Penyidikan

Kejagung menyatakan revisi UU Kejaksaan diperlukan untuk membuat kejaksaan di Indonesia menjadi institusi yang kokoh.

Penguatan Dominus Litis, Pengamat: Penegakan Hukum Bisa Lebih Efektif

Kejagung menegaskan revisi UU Kejaksaan diperlukan untuk membuat kejaksaan di Indonesia menjadi institusi yang kokoh.

DPR: Revisi KUHAP Mendesak untuk Jawab Perkembangan Zaman

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan revisi KUHAP menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting