Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
JUNTA militer Myanmar telah mendakwa pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dengan kecurangan pemilihan selama pemilu 2020 yang dimenangkan partainya dengan telak.
Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan pemilu dan tindakan melanggar hukum, lapor surat kabar pemerintah Global New Light of Myanmar, tanpa memberikan rincian kapan proses pengadilan akan dimulai.
Disampaikan laporan tersebut, lima belas pejabat lainnya -- termasuk mantan Presiden Win Myint dan ketua komisi pemilihan -- menghadapi dakwaan yang sama.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari 2021 memicu aksi protes nasional dan tindakan keras mematikan terhadap perbedaan pendapat.
Ditahan sejak kudeta, Suu Kyi, 76, menghadapi sejumlah tuduhan termasuk mengimpor walkie talkie secara ilegal, hasutan dan korupsi, dan menghadapi hukuman puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah.
Dia sudah diadili karena melanggar pembatasan virus korona saat berkampanye menjelang pemilihan, di mana partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengalahkan partai yang bersekutu dengan militer.
Pengamat internasional mengatakan pemilu 2020 sebagian besar bebas dan adil.
Junta militer mengancam akan membubarkan NLD dan bulan lalu memenjarakan Win Htein, seorang pembantu dekat Suu Kyi dan pemimpin tinggi, hingga 20 tahun atas tuduhan makar.
Lebih dari 1.250 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan junta Myanmar sejak kudeta dan lebih dari 10.000 orang ditangkap, menurut kelompok pemantau lokal. (AFP/Nur/OL-09)
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Gavin Newsom, Gubernur California, kembali menjadi sorotan publik setelah menuduh Presiden Donald Trump melakukan tindakan otoriter.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
WAKIL Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tak akan membawa Indonesia menjadi negara otoriter,
MEMASUKI awal abad ke-21, para akademisi bidang ilmu politik mulai meragukan optimisme akan penguatan demokrasi yang tumbuh di akhir abad ke-20.
LAPORAN Varieties of Democracy 2024 (berdasar data 2023) menempatkan Indonesia ke dalam kategori 'demokrasi elektoral' meski berada di grup terendah bersama Malaysia
Sudirman Said meminta masyarakat ikut mengoreksi pemerintahan Joko Widodo yang semakin menunjukkan watak otoriter
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved