Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JUNTA militer Myanmar telah mendakwa pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dengan kecurangan pemilihan selama pemilu 2020 yang dimenangkan partainya dengan telak.
Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan pemilu dan tindakan melanggar hukum, lapor surat kabar pemerintah Global New Light of Myanmar, tanpa memberikan rincian kapan proses pengadilan akan dimulai.
Disampaikan laporan tersebut, lima belas pejabat lainnya -- termasuk mantan Presiden Win Myint dan ketua komisi pemilihan -- menghadapi dakwaan yang sama.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari 2021 memicu aksi protes nasional dan tindakan keras mematikan terhadap perbedaan pendapat.
Ditahan sejak kudeta, Suu Kyi, 76, menghadapi sejumlah tuduhan termasuk mengimpor walkie talkie secara ilegal, hasutan dan korupsi, dan menghadapi hukuman puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah.
Dia sudah diadili karena melanggar pembatasan virus korona saat berkampanye menjelang pemilihan, di mana partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengalahkan partai yang bersekutu dengan militer.
Pengamat internasional mengatakan pemilu 2020 sebagian besar bebas dan adil.
Junta militer mengancam akan membubarkan NLD dan bulan lalu memenjarakan Win Htein, seorang pembantu dekat Suu Kyi dan pemimpin tinggi, hingga 20 tahun atas tuduhan makar.
Lebih dari 1.250 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan junta Myanmar sejak kudeta dan lebih dari 10.000 orang ditangkap, menurut kelompok pemantau lokal. (AFP/Nur/OL-09)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menanggapi tuduhan yang menyebut dirinya ingin membangkitkan kembali praktik kepemimpinan militerisme.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa tak otoriter dalam memimpin pemerintahan. Hal itu ia simpulkan dari upaya yang dia lakukan untuk menjaga persatuan di dalam negeri.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar diskusi kebangsaan.
Kepolisian diminta segera membebaskan ketiga orang yang ditahan tanpa syarat sekaligus menghentikan proses hukum atas mereka.
Publik dikejutkan dengan langkah Polda Jawa Barat yang memamerkan sejumlah buku sebagai barang bukti dalam kasus kericuhan aksi demonstrasi di Bandung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved