Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan menghadiri sidang lanjutan uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Sidang juga turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"Kami akan hadir fisik dengan memperhatikan jarak fisik dan protokol pencegahan Covid-19," kata Yasonna kepada Medcom.id di Jakarta, Rabu (20/5).
Sidang dengan agenda mendengarkan penjelasan DPR dan keterangan Presiden ini akan digelar di Ruang Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pukul 10.00 WIB. Yasonna bersama Menkeu dan Jaksa Agung hadir selaku pihak yang mewakili Presiden.
Baca juga: Hari Ini, MAKI Jalani Sidang Perdana Perppu Covid-19 di MK
Sidang uji materiil gugatan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 masih berlanjut meski sudah disahkan menjadi Undang-undang. Sebab Perppu yang sudah berubah menjadi Undang-undang itu masih menunggu penomoran dan dicatat dalam lembaran negara.
Pada awalnya gugatan ini diajukan oleh tiga pihak. Namun pemohon Damai Hari Lubis dengan nomor perkara 25/PUU-XVIII/2020 telah mencabut gugatan pada Senin (11/5).
Kini tersisa perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997.
Kemudian Nomor 23/PUU-XVIII/2020 mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono. (A-2)
Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Empat orang mantan komisioner DKPP memohon supaya DKPP dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan nomenklaturnya diubah.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana atas uji materi Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) siang ini, Jumat (25/4).
Ke-29 musisi dalam permohonan ini meminta agar Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dinyatakan inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum.
Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK tersebut tidak menentukan secara jelas mengenai jumlah komposisi hakim konstitusi perempuan dan laki-laki.
Banyaknya angka nol yang terdapat dalam mata uang rupiah oleh Pemohon dinilai sebagai hal yang tidak efisien.
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved