Menkumham Yasonna akan Hadiri Sidang Gugatan Perppu Korona

FPE KSBSI PT Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK ke MK

DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK

Penggugat Rangkap Jabatan Wamen Makin Banyak

Viktor meminta MK memuat larangan wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum.

Sidang Gugatan UU BUMN, Ahli HTN: Proses Revisi Terlalu Cepat Tidak

Menurutnya, pelibatan publik dalam pembahasan undang-undang merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah, karena merupakan hak dari publik.

PSHK: UU TNI Telah Membuat Prolegnas Kehilangan Fungsi

Ironisnya dalam praktik pengesahan UU TNI, proses pembentukannya justru terkesan politis menjadi alat kuasa dari Presiden dan DPR.

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

UU Pemilu Diuji Materi, Tuntut DKPP jadi Lembaga Mandiri

Empat orang mantan komisioner DKPP memohon supaya DKPP dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan nomenklaturnya diubah.

MUI Sebut Sound Horeg Haram, Kemenkum: Jika Timbulkan Kerusakan akan Dibatasi

Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan 

Resmi jadi WNI, Kemenkum Segera Sumpah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy. 

Tiga pemain naturalisasi yang  akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

Kemenkumham DKI Dorong Peningkatan Pelayanan di 2025

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,

Kemenkumham Sulteng Dorong Pembentukan Produk Hukum Berlandaskan HAM

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM. 

Menteri HAM Ingin Anggaran Rp20 Triliun, DPR: Nanti Kita Bahas

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.

Kemenkumham Sulteng Dorong Pembentukan Produk Hukum Berlandaskan HAM

KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia