Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
SIDANG perdana gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 akan digelar hari ini, Rabu (20/5), di Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ini akan dihadiri Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanudin sebagai wakil dari presiden.
"Iya, hari ini sidang pleno, hakim lengkap sembilan orang, dan dihadiri pihak pemerintah sderta DPR," kata koordinator MAKI Boyamin Saiman, Rabu (20/5).
Boyamin mengaku tak puas jika kehadiran presiden diwakilkan dengan Yasonna, Sri Mulyani, dan ST Burhanudin. MAKI menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih pantas menjelaskan tentang Perppu nomor 1 tahun 2020 di persidangan. Utamanya Pasal 27 dalam peraturan itu.
"Beliau yang menandatangani Perppu korona sehingga kami sangat membutuhkan kehadiran Presiden Jokowi untuk menyampaikan secara langsung, menjelaskan dibutuhkannya Perppu dalam menghadapi korona (covid-19) khususnya urgensi kekebalan absolut pejabat keuangan sebagaimana rumusan Pasal 27 Perppu korona," ujar Boyamin.
Meski presiden diwakilkan, MAKI akan terus datang ke persidangan. Boyamin tak mau memaksakan kedatangan Jokowi lantaran presiden memiliki hak untuk diwakilkan.
"Kita serahkan kepada Majelis Hakim MK untuk menerima atau menolak kehadiran para pembantu presiden tersebut," tutur Boyamin.
Baca juga: Pemohon Cabut Gugatan atas Perppu Korona
Dalam persidangan ini Boyamin optimistis menang melawan pemerintah. Pasal 27 dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 diyakini akan dibatalkan dalam persidangan itu.
"Kami yakin Hakim MK akan mengabulkan gugatan untuk membatalkan kekebalan absolut pejabat yang tertuang dalam Pasal 27 Perppu korona," tegas Boyamin.
MAKI menggugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 setelah disahkan DPR menjadi undang-undang (UU). Target utama MAKI yakni Pasal 27 aturan itu. Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinilai bisa membuat pejabat negara kebal dari hukum di tengah wabah virus korona. Hal ini dinilai berbahaya dan bisa diselewengkan pihak mana pun.
Pasal 27 Ayat 2 Perppu Covid-19 berbunyi, "Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."
Pasal 27 ayat 3 berbunyi, "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara."(OL-5)
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA, Rizkiansyah Panca Yunior Utomo menyoroti sejumlah ketentuan dalam UU Kejaksaan yang dinilai menimbulkan polemik, salah satunya Pasal 8 ayat (5).
REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Ironisnya dalam praktik pengesahan UU TNI, proses pembentukannya justru terkesan politis menjadi alat kuasa dari Presiden dan DPR.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu Perampasan Aset.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai memiliki modal besar untuk merealisasikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP).
POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya mempersilakan Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
Kemenaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio menegaskan pemerintah tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perppu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved