Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Nilai Gugatan Daring Lebih Efektif

Penanganan perkara di MK relatif lebih mudah karena dari mana saja pengacara atau penggugat dapat mengajukan gugatan mereka.

Ahli Sebut Jabatan Wamen Boleh Dibentuk

Sidang tersebut menguji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD 45.

ICW : MK Harapan Terakhir Penyelamatan KPK

Pasalnya, sidang uji formil dan materil Revisi UU KPK di MK yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, kini tengah memasuki tahap akhir yakni pemeriksaan ahli-ahli.

Dewan Pengawas Dinilai tidak Tunduk UU KPK

MANTAN Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak takluk terhadap undang-undang, kode etik, SOP, dan peraturan kepegawaian KPK.

UU No 18 Tahun 2017 Lindungi Buruh Migran

Migrant Care meminta MK tolak permohonan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia karena merugikan buruh migran.

Putusan MK Momentum Perbaikan Pemilu Serentak

ENAM masukan Mahkamah ­Kons­titusi menyangkut pelaksanaan ­pemilu serentak menjadi tonggak untuk menentukan model yang paling baik

Putusan MK Momentum Perbaikan Pemilu Serentak

Perbaikan pesta demokrasi sudah saanyat dilakukan mengingat gelaran ini pada 2019 menyimpan banyak catatan.

Momentum Penataan Pemilu yang Lebih Baik

Keputusan MK dinilai menjadi momentum pas untuk penataan penyelengaraan pemilu dan kesempatan parpol untuk berbenah. 

Beda Tafsir Serentak masih Terbuka

Pada April 2020 DPR akan mulai menyusun draf revisi Undang-Undang Pemilu yang antara lain memuat formulasi pemilu serentak.

DPR Kaji 6 Opsi Pemilu Serentak

Mahkamah Konstitusi menawarkan enam opsi pemilu serentak yang dinilai konstitusional. Namun, pilihan akhir berada pada pembuat undang-undang.

MK Undur Sidang Uji Materi UU Perlindungan Pekerja Migran

Penjadwalan ulang tersebut dikarenakan kuasa presiden dan anggota DPR RI belum siap untuk menyampaikan keterangannya dalam persidangan.

UU ITE, UU Penyiaran, dan UU Hak Cipta Dinilai Tidak Bertentangan

Kewajiban LPB untuk menyediakan sedikitnya 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP atau LPS dipandang tetap harus mendapatkan izin.

Dalil Pelemahan KPK Dinilai tidak Relevan

Pembentukan Dewan Pengawas mengacu ke ketentuan UUD 1945 dan Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

MK Pertanyakan Kedudukan Dewas KPK

Dalam Sidang Permohonan Pengujian Revisi Undang-Undang KPK, Suhartoyo, meperingatkan DPR RI untuk memperjelas fungsi dan kewenangan badan pengawas organisasi antirasywah itu.

Gugatan UU KPK, DPR: Masuk dalam Prolegnas Prioritas

Arteria Dahlan menegaskan bahwa revisi kedua UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019.

Pemerintah Harap MK Tolak Gugatan UU KPK

Setelah memberikan jawaban terhadap gugatan uji formil Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan.

Kepastian Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penegasan kedudukan Bawaslu kabupaten/kota.

Akhiri Segera Obesitas Regulasi

Presiden Joko Widodo mengharapkan bantuan berbagai pihak agar undangundang omnibus law bisa segera dituntaskan

MK: UU Pemilu Paling Banyak Digugat Selama 2019

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, mengungkapkan bahwa UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi aturan yang paling banyak digugat sepanjang 2019.

Jokowi Apresiasi MK Selesaikan Sengketa Pemilu

Jokowi juga menyanjung MK yang memiliki pencapaian lainnnya, antara lain peran aktif MK dalam forum peradilan konstitusi internasional.

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

Pentingnya Komisi Perlindungan Guru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia