Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Sidang Uji Materi UU ITE Diundur

Sidang ditunda lantaran pihak pemerintah masih meminta tambahan waktu untuk memberikan tanggapan kepada pihak pemohon uji materi UU ITE dan UU Hak Cipta pada sidang berikutnya.

Kedudukan Hukum Pemohon di MK Sering Dipersoalkan

Mahkamah Konstitusi (MK) sering mempersoalkan kedudukan hukum pemohon yang dianggap tidak cukup, jika hanya berdasarkan WNI pembayar pajak.

Kedudukan Hukum Pemohon Sering Dipersoalkan

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sering mempersoalkan kedudukan hukum pemohon, yang dianggap tidak cukup jika hanya berdasarkan WNI yang membayar pajak.

Dinilai Multitafsir, Pasal Masa Jabatan di UU MD3 Digugat

Multitafsir itu akan berdampak pada semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

Khawatir Bisa Diduduki Warga Asing, Posisi Wamen Digugat ke MK

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri pun tidak mengatur persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi Wamen.

MK Berharap Rakyat kian Sadar Konstitusi

Pada kesempatan itu, Anwar menyambut baik kerja sama antara MK dan Media Group.

Baru 54% Putusan MK Dilaksanakan

Guntur mengungkapkan angka 54% menjadi gambaran keberadaan MK dalam masyarakat. Menurutnya, hal itu sangat membanggakan karena keberadaan MK semakin dipahami.

MK Anggap Posisif Penurunan Uji Materi UU

Ia berharap penurunan tersebut dikarenakan masyarakat sudah semakin sadar konstitusi dan hukum.

Ketua MK Harap Kerja Sama dengan Media Group Makin Ditingkatkan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, berharap kerja sama antara MK dan Media Group semakin ditingkatkan.

Hakim MK Pastikan Nihil Putusan Pesanan

Suhartoyo kembali bertugas untuk periode kedua.

Kembali jadi Hakim Konstitusi, Suhartoyo: Tantangannya Masih Sama

Suhartoyo menyebut tugasnya di periode pertama dan kedua tidak ada beda. Tantangan yang dihadapi pun akan tetap sama.

2019, Putusan dan Pengajuan Perkara PHPU dan PUU di MK Menurun

MK menerima 250 PHPU Pileg pada 2019. Dari jumlah tersebut, 12 perkara dikabulkan, 97 perkara ditolak, 99 tidak diterima, dan 10 perkara ditolak kembali.

Pembentukan Partai Lokal Papua Diyakini akan Pupuskan Konflik

Hal itu diungkapkan Djohermansyah saat menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi.

KPU Segera Terbitkan PKPU soal Eks Napi Korupsi

Penerapan atas putusan MK pada PKPU pencalonan harus dalam rumusan hukum yang rinci supaya tidak menimbulkan polemik.

Jaksa Kasus Ahok Ungkap ini saat Seleksi Hakim MK

Penegak hukum pertama harus menggunakan hati nurani baru cari pasalnya tapi realitasnya bukan seperti itu.

Calon Hakim MK Dicecar soal Keterlibatan di Pilkada Salatiga

Pansel hakim Mahkamah Konstitusi mendalami aktivitas calon hakim Konstitusi Umbu Rauta sebagai advokat dan di dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Eksternal

"Di peraturan MK belum ada mengatur mengenai conlict of interest. Kita kaget juga ya mengetahuinya padahal di kode etik hakim Mahkamah Agung ada."

PDIP Berpedoman pada Putusan MK soal Eks Napi Korupsi

"Kita hormati dan kita cari orang yang memang punya rekam jejak yang sesuai harapan masysrakat. Saya rasa mekanisme di internal partai PDIP akan mengikuti keputusan MK tersebut."

ICW Desak KPU Akomodir Putusan Mahkamah Konstitusi

Mantan narapidana tindak pidana korupsi bisa mencalonkan setelah lima tahun berstatus bebas perlu segera masuk Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan supaya tidak menimbulkan kisruh.

MK Tolak Turunkan Usia Pencalonan Kepala Daerah

Permohonan uji materi itu diajukan para politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Tsamara Amany dan Faldo Maldini.

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

Pentingnya Komisi Perlindungan Guru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia