Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mengharapkan bantuan berbagai pihak agar undangundang omnibus law bisa segera dituntaskan
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, mengungkapkan bahwa UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi aturan yang paling banyak digugat sepanjang 2019.
Jokowi juga menyanjung MK yang memiliki pencapaian lainnnya, antara lain peran aktif MK dalam forum peradilan konstitusi internasional.
Sidang ditunda lantaran pihak pemerintah masih meminta tambahan waktu untuk memberikan tanggapan kepada pihak pemohon uji materi UU ITE dan UU Hak Cipta pada sidang berikutnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) sering mempersoalkan kedudukan hukum pemohon yang dianggap tidak cukup, jika hanya berdasarkan WNI pembayar pajak.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sering mempersoalkan kedudukan hukum pemohon, yang dianggap tidak cukup jika hanya berdasarkan WNI yang membayar pajak.
Multitafsir itu akan berdampak pada semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut.
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri pun tidak mengatur persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi Wamen.
Pada kesempatan itu, Anwar menyambut baik kerja sama antara MK dan Media Group.
Guntur mengungkapkan angka 54% menjadi gambaran keberadaan MK dalam masyarakat. Menurutnya, hal itu sangat membanggakan karena keberadaan MK semakin dipahami.
Ia berharap penurunan tersebut dikarenakan masyarakat sudah semakin sadar konstitusi dan hukum.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, berharap kerja sama antara MK dan Media Group semakin ditingkatkan.
Suhartoyo kembali bertugas untuk periode kedua.
Suhartoyo menyebut tugasnya di periode pertama dan kedua tidak ada beda. Tantangan yang dihadapi pun akan tetap sama.
MK menerima 250 PHPU Pileg pada 2019. Dari jumlah tersebut, 12 perkara dikabulkan, 97 perkara ditolak, 99 tidak diterima, dan 10 perkara ditolak kembali.
Hal itu diungkapkan Djohermansyah saat menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi.
Penerapan atas putusan MK pada PKPU pencalonan harus dalam rumusan hukum yang rinci supaya tidak menimbulkan polemik.
Penegak hukum pertama harus menggunakan hati nurani baru cari pasalnya tapi realitasnya bukan seperti itu.
Pansel hakim Mahkamah Konstitusi mendalami aktivitas calon hakim Konstitusi Umbu Rauta sebagai advokat dan di dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Di peraturan MK belum ada mengatur mengenai conlict of interest. Kita kaget juga ya mengetahuinya padahal di kode etik hakim Mahkamah Agung ada."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved