Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
Pemerintah menghormati upaya atas uji materi Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saat ini judicial review revisi UU KPK merupakan satu-satunya cara agar pemberantasan korupsi tetap berjalan. Semoga putusan MK nantinya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia," ujarnya.
“Indonesia adalah negara hukum, kita menghormati sepenuhnya apa yang dilakukan oleh siapapun yang melakukan judicial review terhadap UU KPK," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung
Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 UU 24/2011.
Menurut dia, pemberlakuan pasal tersebut telah menyebabkan WNI berketurunan Tionghoa tidak dimungkinkan untuk menguasai suatu hak atas tanah dengan status hak milik di wilayah DIY.
Sekda Pemda DIY Kadarmanta Baskara Aji mempersilakan Felix mengajukan gugatan ke MK.
"Mengenai kedudukan hukum pemohon terkait kedudukan hukum, DPR berpandangan Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional," kata Arteria
MAHKAMAH Konstitusi mewacanakan untuk menambah kategori Anugerah Konstitusi dalam gelaran tahun depan.
PANITIA seleksi akan membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.
Sekjen KPI Dian Kartikasari mengungkapkan, permohonan tersebut sejajar dengan perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia untuk menghentikan perkawinan anak
Perkara itu telah memasuki sidang perbaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/11). Pemohon menambahkan objek pengujian pada sidang tersebut.
Harjono pun mendorong agar masyarakat yang terpanggil untuk menjadi hakim konstitusi dapat mendaftarkan diri.
Karena Frasa atau sudah/pernah kawin dalam Pasal 1 angka 6 UU No.8 tahun 2015 memungkinkan adanya pemilih yang belum berusia 17 tahun masuk DPT karena berstatus sudah kawin
Para pemohon menyebut UU Perubahan Ketiga UU MD3 dibentuk dengan melanggar prosedur dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dan diatur dalam Tatib DPR.
Presiden masih menggodok nama-nama dan menyerap usulan dari berbagai pihak terkait dengan Dewan Pengawas KPK. Komposisinya bisa saja diisi ahli hukum ataupun nonhukum.
Menkum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan berlakunya UU KPK
Wapres RI Ma’ruf Amin mengatakan hukum dituntut untuk lebih siap dan sigap dalam menyikapi perkembangan zaman.
"Venice Commission memberikan kita honorary members, tidak usah bayar, malah langsung dikasih keanggotaan saja. Karena sudah terdeteksi kegiatan kita," kata mantan Hakim MK Harjono.
Majelis hakim menyarankan agar pemohon memperjelas gugatan formil dan materiel.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved