NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

PDIP Berpedoman pada Putusan MK soal Eks Napi Korupsi
12/12/2019 16:40
"Kita hormati dan kita cari orang yang memang punya rekam jejak yang sesuai harapan masysrakat. Saya rasa mekanisme di internal partai PDIP akan mengikuti keputusan MK tersebut."
ICW Desak KPU Akomodir Putusan Mahkamah Konstitusi
12/12/2019 15:03
Mantan narapidana tindak pidana korupsi bisa mencalonkan setelah lima tahun berstatus bebas perlu segera masuk Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan supaya tidak menimbulkan kisruh.
MK Tolak Turunkan Usia Pencalonan Kepala Daerah
12/12/2019 07:10
Permohonan uji materi itu diajukan para politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Tsamara Amany dan Faldo Maldini.
DPR: Putusan MK Bantu KPU Perjelas PKPU
11/12/2019 20:03
"Saya kita itu bisa dijadikam rujukan baru dasar hukum bagi KPU untuk melakukan perubahan dalam PKPU-nya untuk menghadapi Pilkada 2020," ujar Ahmad Doli
MK Larang Eks Koruptor Lima Tahun, KPK: Putusan Progresif
11/12/2019 18:35
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai putusan tersebut amat baik bagi semangat pemberantasan korupsi.
MK Izinkan Mantan Napi Nyalon Pilkada, KPU Segera Revisi PKPU
11/12/2019 17:15
Sebelum melakukan revisi, KPU terlebih dahulu akan mempelajari dengan seksama bunyi putusan MK nomor 56/PUU-XVII/2019
Komisi II Sebut Putusan MK Soal Mantan Koruptor Harus Dihormati
11/12/2019 15:52
Komisi II DPR mengatakan putusan bersifat final dan harus dihormati. Masyarakat harus mengikuti aturan tersebut meski kontra dengan putusan tersebut.
MK Izinkan Mantan Napi Korupsi Nyalon di Pilkada
11/12/2019 13:51
MK memutus mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lima tahun setelah menjalani pidana pokok.
Hari Ini, Pansel Mulai Tes Wawancara Calon Hakim Konstitusi
11/12/2019 10:38
Panitia seleksi (Pansel) hakim Mahkamah Konstitusi membagi kandidat dalam dua hari yakni Rabu (11/12) dan Kamis (12/12).
MK-Ombudsman Teken MoU untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
10/12/2019 21:33
Nota kesepahaman ini mencakup kegiatan terkait penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan MK dan Ombudsman
MK Minta Pemohon Olaborasikan Kerugian Konstitusional
10/12/2019 20:59
Ia menegaskan bahwa MK tidak lagi mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon hanya berdasar pembayar pajak.
MK Minta Pemohon Pertimbangkan Pelibatan Korban First Travel
10/12/2019 19:05
Saldi menilai bahwa dalil kedudukan hukum lebih mudah jika pemohon adalah korban. Sebab, mereka menggalami kerugian langsung akibat UU tersebut
Dianggap Tidak Urgen, Posisi Wakil Menteri Digugat ke MK
10/12/2019 16:35
Menurut kuasa hukum pemohon Viktor Santoso Tandiasa, struktur organisasi dalam kementerian sudah jelas sebagaimana dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Sidang Perdana Judicial Review Korban First Travel Digelar
10/12/2019 10:46
Pasal yang digugat tersebut yakni Pasal 39 KUHP tentang perampasan aset dan Pasal 46 KUHAP tentang pengembalian penyitaan aset.
Stafsus Tegaskan Presiden Prioritaskan RUU KKR
04/12/2019 21:33
"Yang pasti kelemahan-kelemahan yang ada di RUU KKR sebelumnya ya tidak dimasukkan lagi," kata dia.
Tiga Perkara Uji Materi UU KPK Masuk RPH
02/12/2019 18:45
RPH merupakan rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan dan finalisasi putusan.
Dinilai Diskriminatif, Pasal UU KPK Digugat
02/12/2019 18:15
Ia menyatakan bahwa uji materi UU ditujukan untuk menguatkan. Namun penguatan itu tidak boleh berujung pada diskriminasi.
MK Sidangkan Empat Perkara Uji Materi UU KPK
02/12/2019 17:24
Dalam sidang yang diketuai Hakim Konstitusi Aswanto, pemohon melakukan beberapa perbaikan, salah satunya kedudukan hukum pemohon
Mahfud MD: Soal Perppu KPK, Presiden Menunggu Hasil MK
02/12/2019 16:13
Mahfud mengatakan presiden menghormati proses yang kini berlangsung di MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
Diadukan ke Komisi Etik, Ketua MK Enggan Berkomentar
30/11/2019 06:45
Anwar Usman mengatakan pengaduan ke Komite Etik merupakan hak setiap orang. Siapa pun boleh menempuh langkah tersebut jika tidak puas dengan proses yang berjalan di MK.