Rabu 11 Desember 2019, 15:52 WIB

Komisi II Sebut Putusan MK Soal Mantan Koruptor Harus Dihormati

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komisi II Sebut Putusan MK Soal Mantan Koruptor Harus Dihormati

MI/Rommy Pujianto
Anggota DPR Fraksi PDIP Arief Wibowo

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

MK memutus mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Menanggapi hal itu, Komisi II DPR mengatakan putusan bersifat final dan harus dihormati. Masyarakat harus mengikuti aturan tersebut meski kontra dengan putusan tersebut.

"Ini bukan soal setuju atau tidak. Tapi ini karena keputusan MK bunyinya seperti itu," ujar Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/12).

Baca juga: MK Izinkan Mantan Napi Korupsi Nyalon di Pilkada

Arief menegaskan putusan MK tidak dapat ditentang karena setara dengan undang-undang. Selain itu, pertimbangan dan syarat yang diberikan jelas, yakni tidak boleh melakukan korupsi berulang.

"Syaratnya jelas, tidak berulang-ulang kecuali berulang-ulang memang koruptor asli, maka pelajari delik soal korupsi secara luas supaya kita tahu korupsi itu seperti apa jadi dikasih jeda 5 tahun dan tidak berulang-ulang itu dibolehkan artinya itu menyangkut hak asasi manusia," ungkapnya.

Arief mengatakan, undang-undang putusan MK berlaku aktif dan tidak berlaku surut. Maka kewajiban partai selanjutnya ialah untuk menelusuri setiap rekam jejak calon.

"Putusan MK itu putusan positif sejak dibacakan dan dinyatakan tidak berlaku," tuturnya.(OL-5)

Baca Juga

MI/ Andri Widiyanto

Olly Dondokambey Dijagokan Isi Kursi Menpan-RB

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 17:20 WIB
Saat ini Olly tengah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Bendahara Umum...
ANTARA/Sigid Kurniawan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Kurang Kooperatif

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 16:46 WIB
Jika PC tetap tidak kooperatif, maka besar kemungkinan LPSK akan membatalkan permohonan perlindungan yang telah diajukannya beberapa waktu...
Antara

Motif Penembakan Brigadir J, Pengacara: Bisnis Sabu dan Judi di Kepolisian

👤Putra Ananda 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 16:26 WIB
Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, publik memang bertanya-tanya terkait motif di balik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya