Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PULUHAN pengunjuk rasa yang berasal dari Forum Masyarakat Peduli Pilkada Bersih mendatangi kantor DPP Gerindra. Mereka meminta partai politik (parpol) tidak mengusung calon kepala daerah berstatus mantan napi koruptor.
Komitmen parpol untuk tidak mengusung calon kepala daerah bersatus mantan napi koruptor merupakan upaya untuk memberantas korupsi yang terjadi di lingkungan kepala daerah.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pilkada Bersih Wahyu Munandar meuturkan pihaknya sengaja ingin bertemu Prabowo untuk menolak dicalonkannya mantan koruptor dalam Pilbub Musi Banyuasin Sumsel mendatang.Wahyu menjelaskan kalau salah satu calon bernama Lucianty merupakan mantan terpidana korupsi yang didukung Gerindra. Pihaknya merasa dukungan tak sesuai dengan janji Prabowo sendiri.
Baca juga : Pilbup Bogor, NasDem Terima Kunjungan Rudy Susmanto dari Gerindra
"Kita masih ingat dalam pileg lalu Gerindra mencoret dua mantan koruptor. Salut dengan komitmen Prabowo saat itu yang berbeda dengan sekarang ini," ujar Wahyu kepada sejumlah media.
Dijelaskannya, Lucianty sendiri terkena OTT KPK tahun 2015 lalu dan dalam persidangan dinyatakan terbukti bersalah.
"Apalagi waktu itu Lucianty terbukti melakukan suap terkait pengesahan APBD. Lantas sekarang diberi dukungan untuk mengelola APBD lagi?" tambah Wahyu.
Wahyu mempertanyakan sikap Prabowo yang tidak konsisten dengan janjinya sendiri. Padahal menurutnya kemenangan Prabowo dalam Pilpres lalu karena kepercayaan masyarakat akan ketegasan Prabowo yang anti korupsi.
Setelah berorasi, massa menyampaikan pernyataan sikap yang diterima staf kantor DPP Gerindra untuk diteruskan ke Prabowo. Massa membubarkan diri dengan tertib. (Z-8)
KPK menemukan Rp7 miliar sebagai barang bukti OTT di Bengkulu. Duit yang ditemukan berbentuk rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura.
Mereka sedang menunggu perintah lebih lanjut menyangkut instruksi ketua umum partai yang meminta seluruh kader untuk tidak hadir pada kegiatan pembekalan kepala daerah.
Bima Arya di Kompleks Gedung Agung, Yogyakarta, hari ini, mengatakan retreat di Magelang berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025.
PRESIDEN Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak ditelepon calon kepala daerah pada malam sebelum pencoblosan Pilkada 2024 atau pada Selasa (26/11) malam.
Dari jumlah wilayah itu, setidaknya ada lebih dari seribu pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024, termasuk 34 prajurit TNI baik aktif maupun purnawirawan.
Meski lebih demokratis dan menghemat anggaran negara, sistem pilkada serentak telah meningkatkan praktik politik uang atau money politic baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
KPU memastikan bahwa mantan narapidana korupsi yang telah memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah
pencalonan eks koruptor sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 nanti juga menunjukkan lemahnya kaderisasi
Mantan napi koruptor dengan hukuman pidana di bawah 5 tahun bisa ikut pilkada
DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, masyarakat harus mengetahui rekam jejak calon pemimpin, mulai dari pileg hingga pilpres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved