NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Tiga Perkara Uji Materi UU KPK Masuk RPH

Abdillah Muhammad Marzuqi

02/12/2019 18:45

Tiga Perkara Uji Materi UU KPK Masuk RPH — Ketua Majelis Hakim Konstitusi Aswanto (tengah) didampingi Hakim Enny Nurbaningsih (kiri) dan Hakim Manahan MP Sitompul (kanan)(Antara)

TIGA perkara uji materi UU KPK masuk pada tahap rapat permusyawaratan hakim (RPH) seusai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (2/12). Ketiga perkara tersebut yakni 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, dan 73/PUU-XVII/2019.

"Sekali lagi kami informasikan, untuk kegiatan selanjutnya saudara tinggal menunggu penyampaian dari panitera. Pada kesempatan dalam waktu yang tidak lama kami akan segera melaporkan ke rapat permusyawaratan hakim. Dan hasil rapat permusyawaratan hakim akan disampaikan kepada saudara," ucap Hakim Konstitusi Aswanto yang mengetuai sidang.

Baca juga: MK Sidangkan Empat Perkara Uji Materi UU KPK

RPH merupakan rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan dan finalisasi putusan. RPH dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang hakim. RPH dipimpin oleh Ketua MK, Wakil Ketua MK atau Hakim yang ditunjuk. Usai tahap RPH, perkara akan masuk tahap sidang pengucapan putusan.

"Demikian sidang untuk perkara dengan 70, 71, 73 dianggap selesai dan ditutup," ucap Hakim Konstitusi Aswanto sembari mengetuk palu. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus

Berita Lainnya

Pengamat: Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Sangat Lemah
04/5/2025 16:50
KETUA Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda, Orin Gusta Andini menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan.
Proses Seleksi Pimpinan KPK 2024-2029 Dinilai tidak Sah, UU Tipikor Kembali Digugat
05/3/2025 12:23
UU KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengenai proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak sah.
Pimpinan KPK 2024-2029 Resmi Dilantik, Pengamat: Jangan Tebang Pilih
16/12/2024 18:25
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
5 Pimpinan KPK Baru Dinilai Berpotensi Bekerja tidak Independen
07/12/2024 15:30
Saut Situmorang mengatakan lima pimpinan KPK yang baru terbentuk periode 2024-2029 berpotensi akan bekerja tidak independen dalam memberantas korupsi karena revisi UU KPK
Putusan MK Soal Kewenangan KPK Benturkan Polisi Militer dan Kejaksaan
30/11/2024 16:15
Soleman B Ponto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 membenturkan kewenangan KPK dengan Kejaksaan dan TNI lewat Polisi Militer.
ICW Harap Pansel Objektif Pilih Kandidat Capim KPK Berintegritas
27/7/2024 18:55
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK

LOAD MORE

Opini

Pendidikan, Ruh Kemerdekaan dan Kunci Pembangunan
18/8/2025 10:41
Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia
17/8/2025 07:58
Politik Jalan Tengah
15/8/2025 17:58

LOAD MORE

Kolom Pakar

Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR
18/8/2025 05:00
Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00
Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved