Selasa 10 Desember 2019, 21:33 WIB

MK-Ombudsman Teken MoU untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
MK-Ombudsman Teken MoU untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

MI/ Bary Fathahilah
Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyampaikan sambutan saat acara penandatanganan nota kesepahaman kerjasama MK dengan Ombudsman

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dengan Ombudsman meneken nota kesepahaman (MoU) dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Penandatangan dilakukan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu di Aula Gedung MK (12/10). Penandatanganan itu disaksikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai.


"Dengan ombudsman RI, nota kesepahaman ditandatangani juga dalam kerangka untuk bersama-sama sama dan bersinergi dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan masing-masing institusi," ujar Guntor saat menyampaikan laporan.

Nota kesepahaman itu juga dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik yang dilakukan oleh MK.

“Sebagai lembaga negara dengan fungsi mengawasi pelayanan publik, tentu saja Ombudsman seiring dengan penandatanganan nota kesepahaman ini akan semakin berperan penting dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.

Adapun Amzulian menyebut, selama kurun waktu 2014 – 2019, laporan tentang MK hanya tercatat empat laporan. Keempatnya, sambungnya, sudah diputus dan tidak terbukti. Ia juga mengungkapkan pentingnya nota kesepahaman untuk masing-masing lembaga bisa saling belajar dan bekerja sama.

“MoU adalah hal penting. Namun lebih penting agar kedua lembaga dapat saling belajar dan bekerja sama,” jelasnya.

Nota kesepahaman ini mencakup kegiatan terkait penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan MK dan Ombudsman yakni pemanfaatan fasilitas video conference, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, seminar, diskusi dan kegiatan ilmiah tentang fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh MK maupun Ombudsman. (OL-8)

Baca Juga

Antara/Adwit B Pramono

Bawaslu Pertanyakan Dasar Hukum Pemantau Kotak Kosong di TPS

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 02 Desember 2020, 17:36 WIB
Menurut Bawaslu, aturan terbaru KPU yang mengizinkan pemantau mewakili kotak kosong di TPS, tidak tercantum di dalam...
ANTARA/Sigid Kurniawan

Dokter Pribadi Beberkan Biaya Kesehatan dan Kecantikan Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 02 Desember 2020, 16:25 WIB
Olivia yang merupakan dokter kesehatan keluarga dan kecantikan Pinangki dihadirkan sebagai saksi di ruang sidang Pengadilan Tipikor...
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Sembilan Fraksi Setujui Tujuh Anggota Baru Komisi Yudisial

👤 Sri Utami 🕔Rabu 02 Desember 2020, 16:01 WIB
Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan hasil persetujuan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya