Selasa 10 Desember 2019, 19:05 WIB

MK Minta Pemohon Pertimbangkan Pelibatan Korban First Travel

bdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
MK Minta Pemohon Pertimbangkan Pelibatan Korban First Travel

MI/ Adam Dwi
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang pengujian UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP

 

MAHKAMAH Konstitusi mengelar sidang perkara bernomor 81/PUU-XVII/2019 tentang perampasan atau penyitaan barang bukti milik terpidana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi (12/10).

Perkara tersebut memohonkan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis hakim meminta agar pemohon mempertimbangkan pelibatan korban Fist Travel. Tercatat sebagai pemohon adalah Pitra Romadoni Nasution, David M. Agung Aruan, Julianta Sembiring, Yudha Adhi Oetomo. Mereka mengajukan gugatan terkait pasal dalam KUHP yang digunakan sebagai landasan hukum pada kasus perampasan aset First Travel.

"Tolong dipikirkan kembali apakah pemohon itu cukup saudara, atau saudara masih memerlukan orang yang memang sudah terpapar dirugikan oleh masalah ini," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengetuai sidang.

Saldi menilai bahwa dalil kedudukan hukum lebih mudah jika pemohon adalah korban. Sebab, mereka menggalami kerugian langsung akibat UU tersebut. Sedangkan dalam permohonan tersebut, pemohon menggunakan kedudukan hukum sebagai orang yang berpotensi dirugikan. Hal itu dinilai rumit.

"Karena apa? Orang yang potensial dirugikan itu jauh lebih rumit mengemukakan dalil atau dengan penjelasan di kerugian konstitusionalnya atau di legal standingnya dibandingkan dengan orang secara faktual memang dirugikan atau mengalami kerugian," tambah Saldi.

Majelis menyarankan agar pemohon adalah korban langsung dari kasus First Travel, sedangan pemohon saat ini menjadi kuasa hukum.

Dalam petitum, pemohon meminta agar MK menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP terhadap UUD 1945. (OL-8)

Baca Juga

Dok BNPT

Rakernas FKPT Tekankan Pentingnya Kolaborasi Tangkal Terorisme

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Kamis 04 Maret 2021, 01:19 WIB
sejak 2012 BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang kini ada di 32 provinsi di seluruh Indonesia guna menumbuhkan...
MI/Andri Widiyanto

Belum Ada Tersangka Baru Kasus Oknum Polisi Jual Senjata ke KKB

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 04 Maret 2021, 00:02 WIB
‘’Masih dua orang itu, masih didalami juga oleh Polda Papua dan Polda Maluku untuk sementara masih dua anggota itu,'';...
MI/Susanto

Ini BB Kasus Asabri, dari Kapal LNG Hingga Mobil Rolls Royce

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 03 Maret 2021, 23:05 WIB
Kejagung telah menyita beberapa barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri, mulai kapal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya