Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, yang mengatakan putusan MK terkait negara wajib menjamin sekolah gratis di tingkat pendidikan dasar untuk sekolah negeri maupun madrasah atau swasta itu merupakan amanat konstitusional dan bukan sesuatu yang jelimet.
Menurutnya hal yang diucapkan oleh Hakim MK tersebut sangat tepat dan pemerintah sangat mudah untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut.
“Benar itu sangat mudah dilaksanakan karena semua sumber daya kita sudah punya dan lebih dari cukup. Hanya butuh satu, yaitu kemauan dari Presiden yang sayangnya, sampai hari ini belum ada sikap Presiden yang jelas merespons atas putusan MK dan kewajiban konstitusional ini,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (2/7).
Lebih lanjut, dia pun menyayangkan sikap pemerintah yang sampai saat ini belum menindaklanjuti amanah konstitusi tersebut.
“Kami sangat menyayangkan dan ini melukai anak-anak Indonesia yang hingga kini jumlahnya masih jutaan yang tidak bisa bersekolah karena tidak punya biaya,” kata Ubaid.
Meskipun demikian, menurutnya saat ini sudah ada beberapa daerah yang mencoba untuk melaksanakan amanah konstitusi tersebut.
“Di daerah-daerah, pemerintah daerah mulai melaksanakan secara sporadis dan belum menampung penuh semua calon murid. Akibatnya SPMB tahun ini kembali karut marut karena layanan pendidikan yang masih diskriminatif ini,” pungkasnya. (H-3)
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan sekolah gratis untuk sekolah swasta belum diterapkan tahun ini di Kota Cirebon.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan program sekolah swasta gratis. Akan ada 40 sekolah swasta yang akan digratiskan sebagai langkah uji coba pada tahun ajaran baru.
PEMERINTAH Kota Sorong resmi menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis dan SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Pemerintah masih mengkaji putusan MK terkait pemisahan pemilu sambil menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Komisi II DPR siap membahas RUU Pemilu tersebut jika diberi kepercayaan oleh pimpinan DPR. Ia mengatakan Komisi II DPR yang membidangi kepemiluan tentu berkaitan membahas RUU Pemilu.
Ia mengatakan putusan MK tentang pemisahan Pemilu bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved