Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Ia menjelaskan keputusan MK memerlukan sebuah analisa yang lebih mendalam karena harus menghitung implementasinya. Putusan MK yang menyasar mempertimbangkan sekolah swasta gratis.
"Ketika bicara tentang sekolah swasta, sekolah swasta yang seperti apa, yang harus dibebaskan. Karena selama ini tidak semua orang terpaksa masuk sekolah swasta, ada banyak orang yang bahkan lebih memilih masuk sekolah swasta daripada masuk sekolah negeri," kata Ledia saat dihubungi, Rabu (11/6).
Karena punya banyak pertimbangan. Jadi ketika bicara tentang hak, maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana menerapkan keputusan MK.
"Yang jelas kalau dalam hitung-hitungan saya sesungguhnya kita harus menghitung ulang pemberian dana BOS untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga sekolah menengah atas," ujar dia.
"BOS-nya yang harus diberikan adalah nominalnya harus ditaikan. Seperti misalnya sekarang ini SD Rp900 ribu per anak per tahun. Naikkan saja, jadi minimal Rp1,2 juta sampai Rp1,5 juta per anak per tahun, karena kebutuhannya sebenarnya Rp3,4 juta," sambungnya.
Meskipun keputusan MK final dan mengikat, tapi juga ada yang masih harus pemerintah terjemahkan ke dalam regulasi yang memudahkan untuk dipahami oleh masyarakat.
"Sedangkan Sekolah Rakyat sebetulnya kalau menurut saya, Sekolah Rakyat itu tidak perlu dibuat oleh kementerian sosial Karena jika kita punya kebijakan afirmatif untuk daerah 3T, maka kita akan memprioritaskan pembangunannya di daerah 3T," ungkapnya. (H-3)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sekolah gratis untuk pendidikan dasar negeri dan swasta hingga saat ini belum dilakukan secara merata di Indonesia.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim MK soal sekolah gratis.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan sekolah gratis untuk sekolah swasta belum diterapkan tahun ini di Kota Cirebon.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan program sekolah swasta gratis. Akan ada 40 sekolah swasta yang akan digratiskan sebagai langkah uji coba pada tahun ajaran baru.
PEMERINTAH Kota Sorong resmi menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis dan SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
Apabila dalam pelaksanaan CKG ditemukan siswa yang sakit maka Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kementerian Sosial untuk menyembuhkan siswa tersebut hingga bisa kembali ke sekolah.
PEMERINTAH Kabupaten Tanah Datar menyiapkan lahan seluas 8.000 meter persegi untuk lokasi Sekolah Rakyat.
Mulai 1 Agustus 2025, Cek Kesehatan Gratis direncakan dilaksanakan di seluruh sekolah di bawah Kemendikdasmen dan di bawah Kemenag.
Pemerintah Kabupaten Natuna melalui program Sekolah Rakyat siap menampung 100 siswa baru pada tahun ajaran 2025.
Direncanakan kuota untuk Sekolah Rakyat tingkat SD sebanyak 50 siswa dan mereka akan dibagi ke dua kelas
Ia memastikan tiap anak Sekolah Rakyat akan dipetakan potensi dan talentanya. Sehingga, pengarahannya akan lebih tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved