Anggota Komisi X DPR: Masih Banyak PR dari Putusan MK terkait Sekolah Gratis

ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.

Ia menjelaskan keputusan MK memerlukan sebuah analisa yang lebih mendalam karena harus menghitung implementasinya. Putusan MK yang menyasar mempertimbangkan sekolah swasta gratis.

"Ketika bicara tentang sekolah swasta, sekolah swasta yang seperti apa, yang harus dibebaskan. Karena selama ini tidak semua orang terpaksa masuk sekolah swasta, ada banyak orang yang bahkan lebih memilih masuk sekolah swasta daripada masuk sekolah negeri," kata Ledia saat dihubungi, Rabu (11/6).

Baca juga : Soal Pendidikan Gratis Sembilan Tahun, PP Muhammadiyah: Jangan Diskriminatif ke Sekolah Swasta

Karena punya banyak pertimbangan. Jadi ketika bicara tentang hak, maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana menerapkan keputusan MK.

"Yang jelas kalau dalam hitung-hitungan saya sesungguhnya kita harus menghitung ulang pemberian dana BOS untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga sekolah menengah atas," ujar dia.

"BOS-nya yang harus diberikan adalah nominalnya harus ditaikan. Seperti misalnya sekarang ini SD Rp900 ribu per anak per tahun. Naikkan saja, jadi minimal Rp1,2 juta sampai Rp1,5 juta per anak per tahun, karena kebutuhannya sebenarnya Rp3,4 juta," sambungnya.

Meskipun keputusan MK final dan mengikat, tapi juga ada yang masih harus pemerintah terjemahkan ke dalam regulasi yang memudahkan untuk dipahami oleh masyarakat.

"Sedangkan Sekolah Rakyat sebetulnya kalau menurut saya, Sekolah Rakyat itu tidak perlu dibuat oleh kementerian sosial Karena jika kita punya kebijakan afirmatif untuk daerah 3T, maka kita akan memprioritaskan pembangunannya di daerah 3T," ungkapnya. (H-3)