Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Ia menjelaskan keputusan MK memerlukan sebuah analisa yang lebih mendalam karena harus menghitung implementasinya. Putusan MK yang menyasar mempertimbangkan sekolah swasta gratis.
"Ketika bicara tentang sekolah swasta, sekolah swasta yang seperti apa, yang harus dibebaskan. Karena selama ini tidak semua orang terpaksa masuk sekolah swasta, ada banyak orang yang bahkan lebih memilih masuk sekolah swasta daripada masuk sekolah negeri," kata Ledia saat dihubungi, Rabu (11/6).
Karena punya banyak pertimbangan. Jadi ketika bicara tentang hak, maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana menerapkan keputusan MK.
"Yang jelas kalau dalam hitung-hitungan saya sesungguhnya kita harus menghitung ulang pemberian dana BOS untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga sekolah menengah atas," ujar dia.
"BOS-nya yang harus diberikan adalah nominalnya harus ditaikan. Seperti misalnya sekarang ini SD Rp900 ribu per anak per tahun. Naikkan saja, jadi minimal Rp1,2 juta sampai Rp1,5 juta per anak per tahun, karena kebutuhannya sebenarnya Rp3,4 juta," sambungnya.
Meskipun keputusan MK final dan mengikat, tapi juga ada yang masih harus pemerintah terjemahkan ke dalam regulasi yang memudahkan untuk dipahami oleh masyarakat.
"Sedangkan Sekolah Rakyat sebetulnya kalau menurut saya, Sekolah Rakyat itu tidak perlu dibuat oleh kementerian sosial Karena jika kita punya kebijakan afirmatif untuk daerah 3T, maka kita akan memprioritaskan pembangunannya di daerah 3T," ungkapnya. (H-3)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk uji coba program sekolah swasta gratis. Pasalnya, ada sebanyak 40 sekolah swasta di Jakarta
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba program sekolah swasta gratis di 40 sekolah swasta mulai tahun ajaran 2025-2026 mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan 40 sekolah yang akan mengikuti program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru, berikut daftarnya
Mu'ti mengatakan usulan tersebut telah disetujui oleh Komisi X DPR. Dia berharap dengan usulan penambahan anggaran itu, akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dari berbagai jenjang.
Daya tampung SMP negeri di Kabupaten Bandung Barat hanya sekitar 17.000 kursi, sedangkan jumlah lulusan SD tahun ini mencapai lebih dari 30.000 siswa.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Sebanyak 100 siswa SR kini mengikuti pembelajaran SR di Unesa Surabaya. Mereka sebagian besar warga Surabaya yang terjaring untuk mengikuti SR dari Dinas Sosial Pemprov Jatim.
Kegiatan kompetisi itu sebagai sarana sosialisasi Sekolah Rakyat ke SMP-SMP reguler di Pekanbaru.
“Sekolah rakyat tingkat provinsi rencananya akan dimulai akhir Juli mendatang. Karena saat ini bangunan sekolah yang ada di asrama Haji masih di renovasi,”
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved