Seskab Ungkap Fakta tentang MBG, Pendidikan Diklaim Tetap Prioritas

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan. Ia menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta kebijakan yang sedang berjalan.

Menurut Teddy, program MBG justru dirancang untuk mendukung kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, mulai dari PAUD hingga SMA.

Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan telah disepakati oleh pemerintah dan DPR tahun lalu untuk pelaksanaan 2026, mencakup peruntukan dan program-program yang telah disusun dengan hati-hati.

Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp223,5 Triliun Masuk Pos Pendidikan

"Apakah program makan bergizi ini mengurangi anggaran pendidikan? Jawaban saya, tidak. Faktanya, program pendidikan strategis dari periode sebelumnya tetap berjalan, bahkan diperluas," ungkap Teddy kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jumat (27/2).

Teddy memberi contoh program-program pendidikan yang tetap berjalan dan berkembang, seperti Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, serta penambahan Sekolah Rakyat di era Presiden Prabowo Subianto.

Program Sekolah Rakyat, yang menyasar anak-anak putus sekolah atau yang belum pernah mengenyam pendidikan formal, berhasil mencatatkan angka signifikan.

Baca juga : Distribusi Program Makan Bergizi Gratis Terhenti Sebulan di Lampung, BGN Minta Penelusuran

"Tahun lalu saja, hampir 16.000 hingga 22.000 siswa sudah terdaftar di 166 sekolah. Tahun ini, kami akan membangun 100 sekolah baru," jelas Teddy.

Menanggapi isu tentang sekolah-sekolah terbengkalai, Teddy mengakui masalah kerusakan sarana pendidikan sudah berlangsung lama dan berwenang di tingkat pemerintah daerah.

Meski begitu, ia memastikan bahwa pemerintah pusat telah mempercepat renovasi.

"Di 2025, diperkirakan sekitar 16.000 sekolah sudah direnovasi, dengan anggaran sekitar 17 triliun. Semua datanya tercatat dan bisa diakses," ujar Teddy.

Pemerintah juga tak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan sarana pembelajaran digital. Pada 2025, sebanyak 280.000 unit televisi digital akan disalurkan ke sekolah-sekolah, dan jumlah ini akan terus ditingkatkan.

Selain itu, Teddy mengungkapkan adanya rencana pembangunan Sekolah Garuda yang terintegrasi dan kampus-kampus baru sebagai bagian dari agenda pendidikan yang lebih besar.

Soal kesejahteraan guru, Teddy dengan tegas membantah klaim yang menyebutkan tenaga pendidik terabaikan. Ia menjelaskan bahwa insentif bagi guru honorer yang selama 20 tahun tidak mengalami kenaikan, baru dinaikkan di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

"Tahun lalu, insentif guru honorer naik menjadi Rp400 ribu, dan tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta," imbuhnya.

Mekanisme penyaluran kini dilakukan setiap bulan langsung ke guru, menjamin pembayaran yang lebih transparan.

Teddy juga menanggapi klaim yang menyebutkan bahwa anggaran MBG yang mencapai Rp223 triliun diambil dari pos pendidikan.

Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan memang sudah ditetapkan sebesar 20% dari APBN dan bahwa peruntukannya telah disepakati antara Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, dengan Ketua Banggar berasal dari PDIP.

"Semua ini sudah disepakati bersama tahun lalu, dan tidak ada yang mengurangi anggaran pendidikan," tegasnya. (Z-10)