DPR Klaim MBG tak Pangkas Anggaran Infrastruktur Pendidikan

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN. Menurutnya, polemik yang membenturkan program MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.

Misbakhun menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN setiap tahun selalu meningkat, sesuai amanat konstitusi yang mewajibkan minimal 20 persen dari total belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan. Seiring dengan bertambahnya volume APBN dari tahun ke tahun, nominal anggaran pendidikan juga ikut meningkat.

"Terlalu berlebihan dan tidak proporsional membenturkan strategi alokasi sebagian anggaran pendidikan untuk MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah. Ini karena pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan, bahkan makin diperkuat dengan mulai dibangunnya sekolah rakyat di banyak daerah," ujar Misbakhun.

Baca juga : Istana Klaim Program MBG tak Pangkas Anggaran Pendidikan

Ia menambahkan, program MBG kini telah berjalan di berbagai daerah yang telah mengaktifkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anak-anak dan siswa sekolah sebagai penerima manfaat sudah mulai merasakan dampaknya.

Program MBG menyasar hampir 84 juta penerima manfaat, dengan mayoritas merupakan anak usia sekolah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan pendekatan kebijakan lintas sektor (cross cutting policy) dalam penganggaran. Artinya, fungsi anggaran dibagi sesuai penerima manfaat dan tujuan program, dengan prinsip follow the program—anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya.

"Dengan demikian digunakan strategi membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaatnya dalam rangka memperkuat fungsi anggaran dalam kaitan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka adalah anak-anak dalam range umur siswa sekolah," jelasnya.

Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp223,5 Triliun Masuk Pos Pendidikan

Menurut Misbakhun, strategi tersebut merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam mengoperasionalkan APBN dan bukan bentuk kesalahan alokasi anggaran.

"Sebagai strategi alokasi maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN. Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas bukan malah dipermasalahkan dan di politisasi sebagai miss alokasi anggaran," tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga membantah narasi yang menyebut program MBG memangkas anggaran pendidikan hingga berdampak pada terbengkalainya sekolah dan kesejahteraan guru. Teddy menyatakan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk peruntukannya. Program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap dilanjutkan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan juga diperluas melalui pembangunan sekolah rakyat bagi anak putus sekolah yang dilengkapi fasilitas tempat tinggal, makan bergizi, pendidikan, dan jaminan kesehatan. Selain itu, pada 2025 pemerintah pusat melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun, meskipun pengelolaan sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah juga mempercepat digitalisasi pembelajaran dengan mendistribusikan 280.000 unit televisi digital yang jumlahnya akan terus ditingkatkan. (Ant/E-3)