Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp223,5 Triliun Masuk Pos Pendidikan

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan klarifikasi terkait polemik alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026. 

Said menegaskan bahwa alokasi jumbo untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan bagian dari pos anggaran pendidikan, sesuai dengan kesepakatan politik antara DPR dan Pemerintah.

Said menjelaskan, total alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2026 mencapai Rp769 triliun. Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp268 triliun dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), dengan mayoritas penggunaannya masuk ke dalam fungsi pendidikan.

Baca juga : Lebih dari 40% Anggaran Pendidikan untuk MBG, Pemerintah Dinilai Tabrak Konstitusi

"Dari anggaran BGN sebesar Rp268 triliun, sebanyak Rp255,5 triliun diperuntukkan bagi dukungan program MBG, dan Rp223,5 triliun di antaranya masuk dalam fungsi pendidikan. Ini sudah menjadi keputusan politik yang disahkan dalam UU APBN," ujar Said melalui keterangannya, Jumat (27/2).

Anggaran Kementerian Teknis Tetap Naik
Politisi PDI Perjuangan ini menampik isu bahwa anggaran MBG menggerus jatah kementerian teknis. Sebaliknya, ia menyebut anggaran kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari naiknya total belanja negara.

Berdasarkan data Banggar, Kemendikdasmen mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp21,5 triliun, Kemendiktisaintek naik Rp3,3 triliun, dan Kemenag naik Rp10,5 triliun.

Baca juga : Gerindra: Anggaran MBG tidak Potong Hak Dasar Pendidikan

"Jadi, alokasi MBG dimasukkan dalam pos anggaran pendidikan tanpa memotong kenaikan anggaran di kementerian terkait. Terkait gugatan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal sah atau tidaknya kebijakan ini, kami menghormati proses tersebut. Namun, Pemerintah dan DPR telah memutuskannya berdasarkan kajian konstitusional," tambahnya.

Evaluasi Operasional Dapur Umum
Selain masalah postur anggaran, Said menyoroti efektivitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Ia mendesak BGN untuk bertindak tegas terhadap pengelola dapur yang nakal dan tidak patuh pada standar menu gizi.

Ia menyarankan tiga langkah perbaikan strategis bagi BGN:

•     Ketegasan Hukum: Mencoret dan memperkarakan pengelola dapur yang membahayakan anak-anak dengan kualitas makanan rendah.
•     Rasionalisasi Target: Mengurangi target penerima manfaat dari 3.000 siswa menjadi maksimal 1.500–2.000 siswa per SPPG demi menjaga higienitas dan ketepatan waktu distribusi.
•     Kolaborasi Daerah: Melibatkan pemerintah daerah dan desa dalam pengawasan langsung, mengingat BGN tidak memiliki instansi vertikal hingga ke tingkat bawah.

Mengejar Standar WHO
Said menekankan bahwa program MBG merupakan langkah krusial untuk memperbaiki prevalensi gizi kronis anak Indonesia yang saat ini masih berada di angka 19%. Angka ini masih jauh dari standar World Health Organization (WHO) yang menetapkan kategori rendah di bawah 10%.

"Agenda ini mulia dan penting. Negara-negara maju seperti Jepang, Tiongkok, hingga Norwegia sudah lama melakukan ini. Tugas kami di DPR adalah memberikan saran konstruktif agar tata kelolanya semakin baik dan target gizi tercapai," pungkasnya. (Faj/P-2)