Prabowo Didesak Pimpin Reformasi Fiskal dan Sektor Keuangan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah kepemimpinan langsung dalam mereformasi sektor keuangan dan fiskal nasional. Desakan ini muncul menyusul serangkaian sentimen negatif dari lembaga keuangan internasional yang mulai menggoyang stabilitas investabilitas Indonesia.

Said menyoroti koreksi beruntun dari lembaga global, mulai dari penurunan peringkat saham Indonesia menjadi underweight oleh Goldman Sachs, hingga rilis terbaru Moody’s yang mengubah prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

"Koreksi dari berbagai lembaga internasional ini memiliki benang merah yang sama, yaitu kekhawatiran atas praktik tata kelola di pasar saham, kebijakan fiskal, serta operasional Danantara. Ini harus dijawab dengan penataan struktural yang dipimpin langsung oleh Presiden," ujar Said melalui keterangannya, Sabtu (6/2).

Baca juga : Sepekan Perdagangan Saham, IHSG Naik 4%

Said mengungkapkan kekhawatiran serius terkait rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara yang kini mencapai 349,9%. Angka ini jauh melampaui rekomendasi IMF (150%) dan International Debt Relief/IDR (167%). Kondisi ini diperburuk dengan eksodus investor asing dari Surat Berharga Negara (SBN), di mana kepemilikan asing menyusut drastis dari 40% empat tahun lalu menjadi hanya 14% pada akhir 2025.

Ia juga memperingatkan ketergantungan pemerintah pada Bank Indonesia (BI) untuk menyerap SBN, yang kini telah melampaui 25% dari total jumlah SBN.

"SBN tidak bisa terus-menerus menyedot likuiditas dari BI dan Himbara. Kebutuhan untuk menarik kembali investor asing menjadi sangat krusial agar kepercayaan pasar pulih," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga : IHSG Melemah 4,73 Persen dalam Sepekan

Said menawarkan tujuh langkah strategis untuk membenahi sektor keuangan, khususnya pasar modal, guna menekan efek rambatan ke sektor lain menjaga independensi bursa dan OJK, menambah ambang batas free float saham hingga 15%, memperkuat keterbukaan informasi, penegakan hukum yang tegas oleh OJK, sertifikasi bagi pelaku media sosial (influencer) di bursa, evaluasi penempatan dana asuransi di bursa saham, dan evaluasi penempatan dana pensiun di pasar modal.

Reformasi Pajak, Bea Cukai, dan Danantara

Said juga menyoroti aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai baru-baru ini  ia menilai hal tersebut merupakan sinyal adanya problem struktural akibat otoritas yang berlebihan di satu tangan. Ia meminta Presiden Prabowo memimpin perubahan struktur dengan memisahkan kewenangan penetapan tarif, penyelesaian sengketa, dan fungsi kontrol.

Selain itu, Said meminta pemerintah memberikan peta jalan yang jelas terkait operasional Danantara. Ia mengingatkan agar fungsi Danantara sebagai hedge fund yang mengelola dana publik dikaji lebih cermat dengan batasan kewenangan yang tegas.

"Bapak Presiden dapat mengubah tekanan ini menjadi peluang besar. Jika peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah disampaikan secara transparan, saya yakin kepercayaan investor asing akan kembali tumbuh," pungkasnya. (E-3)