Redenominasi Rupiah, DPR Ingatkan Pentingnya Transisi Bertahap untuk Hindari Risiko

KETUA Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa DPR siap membahas RUU Redenominasi Rupiah menyusul penegasan pemerintah mengenai rencana penyederhanaan nominal uang, dari Rp1.000 menjadi Rp1, sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

“Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi, dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” ujar Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (11/11).

Ia menjelaskan, redenominasi rupiah memang berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun juga tetap memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Baca juga : Menkeu Purbaya: Redenominasi Rupiah Kewenangan Bank Indonesia

Oleh karena itu, Misbakhun menilai penting bagi pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru serta strategi sosialisasinya. Selain itu, dirinya menekankan perlunya edukasi publik, terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

“Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” tegas Misbakhun.

Untuk memastikan kelancaran implementasi, ia juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum kebijakan redenominasi diberlakukan secara penuh.

Baca juga : Soal Redenominasi Rupiah, Menko Airlangga: Tidak dalam Waktu Dekat

“Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” tambahnya.

Komisi XI DPR, sambung Misbakhun, berkomitmen untuk mengawal pembahasan RUU ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

“DPR siap bekerja bersama pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat,” bebernya. (H-3)