Anak SD Bunuh Diri di NTT, Atalia Praratya Dorong Penguatan Sekolah Rakyat 

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mengatakan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Ngada, terkait kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan yang berdampak sosial yang sangat berat bagi anak-anak. Dia mendorong Sekolah Rakyat diperluas.

“Atas nama kemanusiaan, kita semua tentu berduka. Peristiwa ini harus menjadi refleksi bersama bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kondisi psikologis anak dan relasi dalam keluarga,” ujar Atalia dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (5/2).

Seorang anak kelas IV SD berusia 10 tahun dengan inisial YBR, di kecamatan Jerebuu, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur ditemukan tewas gantung diri. Sebelum meninggal, anak tersebut menulis surat kepada ibunya dalam bahasa daerah Bajawa, yang berisi kekecewaannya kepada ibunya karena dianggap pelit, tidak mau membelikan kebutuhan perlengkapan sekolah yaitu buku tulis dan pulpen. Surat tersebut juga berisikan salam perpisahan dengan ibunya agar tidak bersedih, tidak menangis karena dirinya sudah meninggal. 

Baca juga : Wamensos: Sekolah Rakyat Harus Persiapkan Siswa Adaptif terhadap Perkembangan Zaman

Menurut Atalia, kasus anak SD bunuh diri tersebut tidak boleh dipahami secara parsial sebagai persoalan keluarga, melainkan sebagai gambaran kerentanan sosial yang masih dialami sebagian masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan layanan dasar yang tinggi.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2025, angka kemiskinan di NTT masih berada di kisaran 18,6% jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 8,47%.  Angka kemiskinan di NTT dominasi di pedesaan mencapai 23,02%,  di bandingkan kemiskinan wilayah perkotaan  yang mencapai 8,11%. 

Selain kasus anak SD bunuh diri di NTT,  Atalia mengapresiasi langkah pemerintah melalui Program Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi Kementerian Sosial sebagai upaya negara membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial di bidang pendidikan, agar tidak ada anak yang terhambat belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.

Baca juga : Legislator Dorong Percepatan Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat

“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara yang sangat strategis. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya,” jelasnya.

Menurutnya perlu ada kolaborasi multi pihak dan sinergi lintas sektoral antara Kemendikbud, Kemensos, Kementerian PPA, KPAI serta dengan pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah dalam mewujudkan ruang sekolah yang aman. Tidak hanya aman untuk tempat mengajar, tapi juga bisa mendeteksi lebih dini potensi distress pada anak agar ada terapi pendekatan psikososial untuk mencegah kasus anak SD bunuh diri seperti di NTT.

Oleh sebab itu, menurut Atalia, program Sekolah Rakyat (SR) harus lebih selektif dalam memilih lokasi, tidak hanya di wilayah perkotaan tapi juga di wilayah pedesaan sehingga bisa menjangkau masyarakat miskin dan miskin ekstrem. (H-4)