Legislator Dorong Percepatan Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah. Ia menekankan persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.

Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial RI, Abidin mengungkapkan bahwa banyak Sekolah Rakyat di daerah sudah mengalami kelebihan kapasitas.

"Saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI. Saya melihat banyak Sekolah Rakyat di Sentra dan Balai Kementerian Sosial di daerah yang sudah Over Capacity (Sudah Full)." kata dia dalam keterangan yang diterima, Kamis (29/1).

Baca juga : Komisi VIII DPR Minta Mensos Percepat Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat

Kondisi tersebut, menurut Abidin, berpotensi mengganggu proses penerimaan peserta didik baru karena keterbatasan ruang belajar yang tersedia.

"Sehingga untuk tahun ajaran baru kedepan, tidak bisa menerima siswa lagi, artinya yang sekarang digunakan untuk kelas 1 SMP/SMA, yang kedepan akan naik kelas 2 SMP/SMA, tidak bisa menerima siswa baru kelas 1 SMP/SMA karena sudah tidak ada tempat atau ruang belajar."

Legislator PDI Perjuangan itu menilai kondisi minat masyarakat yang tinggi terhadap sekolah rakyat membuat perlunya akselerasi pembangunan gedung agar program ini bisa berkesinambungan

Baca juga : Kemensos dan Kemenekraf Susun Kurikulum Kreatif untuk Siswa Sekolah Rakyat

"Agar Sekolah Rakyat dapat berkelanjutan, saya menekankan untuk akselerasi pembangunan gedung baru untuk Sekolah Rakyat.
Jika tidak dilakukan, maka Sekolah Rakyat tidak akan berkesinambungan dan berkelanjutan dan tidak akan menambah jumlah siswa Sekolah Rakyat."

Menteri Sosial Gus Ipul memaparkan bahwa saat ini sudah ada 166 titik sekolah rakyat yang sudah beroperasi, mencakup tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Ada yang beroperasi sejak bulan Juli 63 titik, kemudian 37 titik operasi bulan Agustus, dan yang terakhir 66 titik beroperasi pada akhir September dan awal Oktober. Nah, kemarin sudah diresmikan secara langsung oleh Presiden di Kalimantan Selatan," jelas Gus Ipul di rapat kerja. (P-4)